Bali, Info Publikasi - Krisis global berupa perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga polusi sampah plastik dari daratan menuntut pergeseran pendekatan dari sekadar solusi parsial menuju transformasi sistemik lintas batas. Demikian ditegaskan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, saat membuka secara resmi 11th GEF International Waters Conference (IWC-11) dengan tema "Shared Waters, Transformative Solutions: Enabling System Changes" di Bali, Senin (19/10/26).
Di hadapan para delegasi internasional, Menteri Jumhur menekankan bahwa air tidak mengenal batas wilayah. Konferensi ini juga dipandang sebagai batu loncatan strategis yang menghubungkan aksi kolektif global secara langsung menuju Konferensi Air PBB mendatang di Abu Dhabi pada Desember 2026.
"Krisis saat ini menuntut lebih dari sekadar solusi yang terfragmentasi dan berbasis proyek. Sebagaimana tema konferensi ini mengingatkan kita, kita memerlukan solusi sistemik dan transformatif yang memadukan kebijakan, inovasi, pendanaan berkelanjutan, serta tata kelola yang kuat lintas batas," tegas Menteri Jumhur.
Empat Prioritas Utama Indonesia untuk Perairan Global
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia secara tegas mengusulkan empat prioritas mendesak dalam pengelolaan ekosistem perairan global:
Pencegahan Polusi dari Sumber hingga ke Laut: Menghentikan pencemaran di hulu, baik dari kawasan perkotaan, industri, maupun aliran sungai—sebelum mencapai ekosistem pesisir dan laut.
Restorasi Ekosistem untuk Dampak Nyata: Melampaui sekadar target luasan hektare yang dipulihkan, menuju pencapaian kesehatan ekologis yang terukur serta peningkatan ketahanan masyarakat.
Kerja Sama Lintas Batas yang Kokoh: Membangun kepercayaan, pertukaran data, serta pengelolaan bersama tanpa mengabaikan kedaulatan nasional masing-masing negara.
Pendekatan Berbasis Masyarakat dan Kearifan Budaya: Mengintegrasikan sains modern dengan kearifan lokal, sebagaimana tercermin dalam filosofi sistem irigasi Subak di Bali yang telah diakui oleh UNESCO.
Konsep "Tobat Ekologis" sebagai Landasan Perubahan
Guna mencapai seluruh prioritas tersebut, Menteri Jumhur memperkenalkan perubahan pola pikir mendasar yang disebut sebagai
"Tobat Ekologis" (Ecological Repentance). Konsep ini bukan sekadar bentuk penyesalan, melainkan seruan transformasi menyeluruh dalam memperlakukan alam yang beralih dari eksploitasi menuju harmoni dan perlindungan.
Tobat Ekologis dipandu melalui lima langkah aksi yang konkret: merefleksikan dampak masa lalu, menghentikan praktik perusakan, memperbaiki kebiasaan dan kebijakan, memulihkan ekosistem, serta melembagakan praktik berkelanjutan ke dalam kehidupan sehari-hari dan tata kelola pemerintahan.
Menyongsong siklus GEF-9, Indonesia turut mendorong reformasi pembiayaan dari sekadar mendanai proyek terpisah menjadi pembiayaan yang berorientasi pada dampak berkelanjutan (impact-based financing). Setiap investasi dolar harus mendatangkan perbaikan terverifikasi terhadap kualitas air, keanekaragaman hayati, dan penghidupan masyarakat.
Menutup pidatonya, Menteri Jumhur berpesan agar Bali dikenang sebagai tempat lahirnya langkah-langkah tegas yang mengokohkan agenda air dunia menuju Abu Dhabi.
"Perairan yang kita miliki bersama merupakan tanggung jawab kita bersama," pungkas Menteri Jumhur.***
