Notification

×

Iklan

Iklan

BKSAP Sebut Ekonomi Daerah Harus Sejalan dengan Kelestarian Lingkungan

Sabtu, 13 Juni 2026 | Juni 13, 2026 WIB Last Updated 2026-06-13T16:38:22Z
Anggota BKSAP DPR RI Himmatul Aliyah, dalam Kunjungan yang berlangsung di Kantor Bupati Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten. (Sumber: DPR RI)

Tangerang, Info Publikasi - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa upaya penguatan ekonomi daerah harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan. Pembangunan industri, investasi, dan kawasan permukiman dinilai perlu tetap memperhatikan keberlanjutan tata ruang serta keberadaan kawasan resapan air agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI ke Pemerintah Kabupaten Tangerang. Selain membahas peluang investasi dan pengembangan ekonomi, pertemuan juga menyoroti berbagai tantangan lingkungan yang muncul seiring pesatnya pembangunan di daerah.

Anggota BKSAP DPR RI Himmatul Aliyah menyoroti kondisi sejumlah sungai dan danau di Kabupaten Tangerang yang dinilai semakin terdesak oleh pembangunan. Menurutnya, penyempitan kawasan resapan air berpotensi memperparah persoalan banjir dan menurunkan kualitas lingkungan hidup masyarakat.

“Saya lihat sepanjang-panjang itu sudah dikooptasi oleh pengembang. Sungainya jadi mengecil dan itu akan mengakibatkan banjir. Danau-danau juga banyak yang diuruk untuk pembangunan perumahan, padahal danau merupakan sumber air yang sangat penting bagi masyarakat,” ujar Himmatul dalam Kunjungan yang berlangsung di Kantor Bupati Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (12/6/2026).

Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan revitalisasi kawasan danau serta memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang dan lingkungan. Pasalnya, ruang terbuka hijau dan kawasan resapan air harus tetap dijaga di tengah tingginya aktivitas pembangunan.

“Saya sebagai warga Kelapa Dua memohon agar Danau Kelapa Dua ditata ulang dan direvitalisasi. Mungkin perlu juga ada semacam polisi lingkungan yang memantau lahan-lahan yang diokupasi supaya tidak muncul bangunan liar dan saluran air tetap terjaga,” katanya.

Selain itu, legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini pun menyoroti pentingnya pengelolaan sampah dan limbah secara lebih modern dan berkelanjutan. Ia menilai pemanfaatan hasil riset untuk mengolah sampah menjadi energi maupun pupuk dapat menjadi solusi yang tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Senada, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu prasyarat penting bagi Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Hal ini menjadi perhatiannya sebab agenda besar nasional, termasuk proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD, membutuhkan dukungan daerah yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan tata kelola yang baik.

“Keanggotaan ini akan menjadi katalis yang mendorong pemerintah untuk terus merumuskan tata kelola kebijakan yang unggul, serta memastikan pertumbuhan ekonomi kita berjalan inklusif dan berkelanjutan,” ujar Bramantyo.

Tidak henti, ia menambahkan, daerah dengan ekosistem industri yang kuat seperti Kabupaten Tangerang memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian target tersebut. Oleh karena itu, jelasnya, pengalaman daerah dalam mengelola pertumbuhan ekonomi sekaligus menghadapi tantangan lingkungan menjadi masukan penting bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi diplomasi dan legislasi.

“Target besar di tingkat nasional tidak akan terwujud tanpa fondasi yang kokoh di tingkat daerah. Ketika kita berbicara tentang ekosistem industri dan investasi yang mampu memenuhi standar global, pandangan kami langsung tertuju pada Kabupaten Tangerang,” pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.***
×
Berita Terbaru Update