Jakarta, Info Publikasi - Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional di tengah dinamika global yang masih diwarnai ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan ekonomi global. Penguatan fundamental ekonomi, pengelolaan devisa hasil ekspor, serta penguatan tata kelola sektor keuangan menjadi bagian penting dari strategi Pemerintah untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga.
Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/05), untuk membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi pada periode sebelumnya serta langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut.
Menko Airlangga menjelaskan bahwa para tokoh tersebut menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pengalaman menghadapi tekanan ekonomi global, termasuk lonjakan harga minyak, tekanan inflasi, dan perubahan nilai tukar. Menurut Menko Airlangga, pengalaman tersebut menjadi pembelajaran penting dalam memperkuat langkah antisipasi Pemerintah menghadapi berbagai dinamika global saat ini.
“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” ungkap Menko Airlangga.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga meminta jajaran terkait untuk terus memonitor berbagai regulasi guna memperkuat stabilitas sektor keuangan dan menjaga prinsip kehati-hatian perbankan. Pemerintah juga menilai perlu dilakukan penguatan permodalan perbankan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Selain membahas stabilitas ekonomi dan sektor keuangan, Pemerintah juga terus mematangkan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor dan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola ekspor nasional, meningkatkan penerimaan negara, serta memastikan devisa hasil ekspor memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.
“Kami laporkan terkait kemarin pertemuan dengan para asosiasi pengusaha baik dalam maupun luar negeri, sosialisasi dari devisa hasil ekspor dan sosialisasi daripada ekspor melalui badan usaha milik negara,” ujar Menko Airlangga.
Menko Airlangga menyampaikan bahwa dunia usaha menyambut baik arah kebijakan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan badan yang dibentuk Pemerintah. Implementasi kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan dilakukan secara bertahap dengan evaluasi dalam tiga bulan pertama. Pemerintah juga menyiapkan sistem pemantauan terintegrasi melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Danantara, serta sistem monitoring otomatis guna memastikan implementasi berjalan efektif dan akuntabel.
Langkah-langkah tersebut menegaskan komitmen Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penguatan fundamental ekonomi, tata kelola sektor keuangan yang prudent, serta optimalisasi pengelolaan devisa dan ekspor nasional agar perekonomian Indonesia tetap tangguh dan adaptif dalam menghadapi dinamika global.
Turut hadir dalam agenda tersebut di antaranya yakni tokoh ekonomi nasional sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, serta mantan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo.***
