Afrika Selatan, Info Publikasi - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun ini telah terselenggara di Kota Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22-23 November 2025 lalu. KTT kali ini menjadi Presidensi G20 terakhir dalam siklus pertama perputaran kepemimpinan forum tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut menghadiri gelaran tersebut, mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, guna memastikan agenda kepentingan nasional Indonesia terakomodasi di tingkat global.
Sejak handover dari Presidensi G20 Brazil, Afrika Selatan telah menggelar sejumlah pertemuan tingkat working group, task force, hingga tingkat Menteri. Pertemuan Sherpa ke-4 yang sudah diadakan secara back-to-back menjelang KTT pada 16-19 November 2025 lalu, menjadi penentu akhir draft Leaders’ Declaration tersebut.
“Dinamika negosiasi menunjukkan tantangan yang signifikan. Hal ini tercermin dari mayoritas Pertemuan Tingkat Menteri hanya menghasilkan Chair’s Summary, bukan deklarasi bersama, karena adanya perbedaan posisi di antara negara-negara anggota G20,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang juga merupakan Sherpa G20 Indonesia Edi Prio Pambudi.
Perhatian utama delegasi saat ini beralih ke perumusan akhir draft Johannesburg Leaders’ Declaration. Saat ini dokumen krusial tersebut terdiri dari puluhan paragraf yang memuat spektrum isu yang luas. Pembahasan mencakup penguatan ketahanan bencana, jaminan keberlanjutan utang negara berpendapatan rendah, hingga mobilisasi dana transisi energi yang berkeadilan. Isu teknologi seperti tata kelola data dan Artificial Intelligence (AI) turut menjadi pembahasan dalam draft tersebut.
Indonesia bersama Negara Anggota G20 lainnya menyampaikan intervensi pada sesi utama KTT yaitu Sesi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, Sesi A Resilient World yang menyoroti mitigasi risiko iklim dan pangan, serta Sesi Fair and a Just Future for All.
Di tengah dinamika negosiasi global, Pemerintah Indonesia tetap mendorong agenda domestik secara konsisten. Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dijalankan sebagai langkah strategis untuk menghadirkan kepastian, kemudahan, dan transparansi bagi iklim investasi nasional. Upaya ini menjadi wujud sinergi antara peran aktif Indonesia di G20 dan penguatan fondasi ekonomi dalam negeri.
“Selain menutup siklus kepemimpinan pertama G20, momentum ini juga dimanfaatkan untuk menjembatani kepentingan negara berkembang. Indonesia berkomitmen agar Leaders’ Declaration G20 menghasilkan solusi nyata yang mendorong pertumbuhan global yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memastikan kebijakan perizinan usaha domestik mendukung daya saing investasi di kancah internasional,” pungkas Deputi Edi.***
