Bappenas Bersama Kemendagri Perkuat Kolaborasi untuk Wujudkan Integrasi Data Nasional. (Dok. Bappenas/Istimewa)
Jakarta, Info Publikasi - Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengadakan rapat koordinasi yang membahas urgensi penerapan Single Identity Number (SIN) dan penataan data kependudukan untuk mendukung program pemerintah.
Rapat ini menekankan pentingnya integrasi data yang akurat untuk mendukung kebijakan tepat sasaran, terutama bidang pendidikan, perlindungan masyarakat, dan program bantuan sosial.
Menteri Rachmat Pambudy menyampaikan pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi merupakan fondasi penting dalam perencanaan pembangunan.
“Sebagaimana arahan Presiden, kami telah mempelajari berbagai sumber data, termasuk data dari Dukcapil. Data ini salah satu yang paling akurat, tetapi tetap perlu divalidasi di lapangan melalui kerja sama dengan BPS dan nanti kita kolaborasikan bersama untuk mendukung perencanaan dan implementasi program pembangunan,” ungkap Menteri Rachmat Pambudy, Rabu (05/02/2025).
Menteri Rachmat Pambudy juga menyoroti manfaat besar dari penerapan sistem SIN, single sign-on, dan single security number.
Ketiga sistem ini tidak hanya penting untuk pengelolaan data, tetapi juga menjaga kedaulatan data dan mencegah kebocoran, termasuk korupsi.
Dengan teknologi seperti biometrik, termasuk fingerprint, iris, dan face recognition, potensi penyalahgunaan data seperti KTP ganda dapat diperkecil.
Menteri Tito Karnavian menegaskan integrasi data ini membutuhkan kolaborasi erat antara pusat, daerah, dan instansi terkait.
Kementerian Dalam Negeri telah berhasil mengintegrasikan hampir 99 persen data di seluruh Indonesia, tetapi masih ada sekitar 2,2 hingga 2,3 juta penduduk yang belum tercatat, terutama di wilayah tertentu seperti Papua, hal ini menjadi tantangan yang harus segera kita selesaikan bersama.
Menteri Rachmat Pambudy menegaskan setiap kementerian sering kali mengelola data secara terpisah, yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian dan inefisiensi.
Integrasi data lintas kementerian sangat diperlukan agar tidak tumpang tindih program dan kebijakan dapat dirumuskan berdasarkan informasi yang utuh dan akurat.
Dengan sistem data terintegrasi, pemerintah dapat lebih efektif mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan meresponsnya dengan kebijakan yang tepat.
Saat ini, berbagai lembaga telah memanfaatkan data kependudukan untuk berbagai keperluan.
Ke depan dengan pemanfaatan kecerdasan buatan, proses analisis dan pengambilan keputusan akan menjadi lebih efektif dan efisien.
Kolaborasi ini diharapkan dapay meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara sekaligus mendukung tercapainya target pembangunan.
“Tujuan kita adalah menciptakan Satu Data Indonesia yang akurat, dinamis, dan terpercaya. Dengan sinergi antara semua pihak, saya yakin kita dapat mencapai target ini dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran,” tutup Menteri Rachmat Pambudy. (Fajar/Fitri)
