Jakarta, Info Publikasi - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) secara resmi membuka kegiatan "Penguatan HAM Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri Jababeka" pada Senin (09/11). Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto, menyampaikan bahwa kawasan industri Jababeka dipilih sebagai lokasi perdana untuk memperkenalkan dan memperkuat penerapan konsep bisnis dan HAM, sebelum nantinya diperluas ke kawasan industri lain di seluruh Indonesia.
“Menurut kami perlu ada apresiasi atau rekognisi terhadap kawasan yang berpraktik baik terkait pelaksanaan HAM. Mudah-mudahan kawasan Jababeka bisa mendapatkannya,” kata Wamen HAM.
Dalam pengarahannya, Wamen HAM mengatakan penerapan prinsip bisnis dan HAM berpedoman pada instrumen United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). Kerangka kerja PBB ini bertumpu pada tiga pilar utama, yakni kewajiban negara untuk melindungi (duty to protect), tanggung jawab korporasi untuk menghormati (responsibility to respect), dan penyediaan akses pemulihan bagi pihak yang terdampak (access to remedy).
“Ide dasarnya adalah bagaimana praktik bisnis, dunia usaha, dan korporasi menghormati hak asasi manusia dalam operasinya. Banyak praktik bisnis perusahaan agar tidak hanya berorientasi pada profit saja, tetapi harus memperhatikan kesejahteraan pada karyawan/buruh serta hak-hak mereka,” tegasnya.
Untuk memperkuat kepatuhan tersebut, Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kepatuhan HAM Pelaku Usaha yang mencakup mekanisme human rights due diligence atau uji tuntas HAM. Langkah regulasi ini berlandaskan Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Stranas Bisnis dan HAM, sekaligus mendukung pemenuhan syarat keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Berdasarkan roadmap KemenHAM, pelaksanaan uji tuntas HAM ditargetkan berlaku secara wajib bagi para pelaku usaha pada tahun 2028 mendatang.
“Penilaian dan uji tuntas HAM ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghambat perekonomian atau investasi, justru sebaliknya untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan usaha,” jelasnya.
Menurutnya, kepatuhan terhadap prinsip HAM terbukti memberikan kepastian hukum, menjamin keamanan, mengurangi risiko konflik operasional, serta meningkatkan daya terima produk di pasar global.
Selain itu, integrasi HAM juga sejalan dengan imbauan Dewan HAM PBB agar aspek HAM dimasukkan ke dalam tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
Sebagai langkah awal internal sebelum uji tuntas resmi diberlakukan, KemenHAM memperkenalkan aplikasi "PRISMA" sebagai sarana penilaian mandiri (self-assessment) bagi perusahaan untuk mengukur tingkat kepatuhan HAM secara mandiri. Penilaian kepatuhan tersebut nantinya akan melibatkan asesor tersertifikasi, sementara KemenHAM dan Kemenperin berkomitmen memberikan pendampingan serta sosialisasi secara berkelanjutan bagi manajemen perusahaan maupun serikat pekerja. Melalui ikhtiar bersama ini, kawasan industri di Indonesia diharapkan tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.
Hadir dalam kegiatan ini Staf Khusus Menteri HAM Bidang Isu Strategis Fajrimei Gofar; Direktur Kepatuhan HAM Untuk Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Siti Fajar Ningrum; Tenaga Ahli KemenHAM Bidang Ketenagakerjaan Penta Peturun; Tenaga Ahli KemenHAM Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Roichatul Aswidah; Direktur Perwilayahan Industri Kemenperin Dr. Winardi beserta jajaran; dan Direktur Utama PT Jababeka Infrastuktur Didik Purbadi beserta jajaran.***
