Strategi Pemerintah Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan. (Sumber: Kemenko Perekonomian)
Jakarta, Info Publikasi - Proyeksi perekonomian global sampai akhir tahun 2026 dan awal 2027 diperkirakan membaik. Berdasarkan data OECD, pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diperkirakan sebesar 2,8% dan 2027 adalah 3,1%. Namun, pemulihan kondisi ekonomi tersebut masih rentan terhadap risiko global yaitu persoalan geopolitik, perang dagang, gangguan logistik dan sektor keuangan.
Beberapa implikasi terhadap perekonomian Indonesia antara lain yaitu terjadi tekanan terhadap harga energi dan komoditas domestik, serta menimbulkan volatilitas nilai tukar dan aliran modal menjadi lebih tinggi. Meski begitu, permintaan eksternal diharapkan mulai membaik sehingga ekspor akan dapat meningkat kembali ke depannya.
“Di tahun 2027 relatif lebih optimis, baik itu terkait perhitungan pertumbuhan global maupun kita di Indonesia. Untuk itu, perlu memperkuat investasi, konektivitas, dan logistik untuk meredam dampak tekanan global,” jelas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam paparannya pada Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXX TA. 2026 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), di Jakarta, Kamis (1/10).
Ekonomi Indonesia masih akan bertumbuh kuat dan berkelanjutan di tengah dinamika global, dengan pertumbuhan ekonomi di semester I- 2026 yang tercatat 5,45% (ctc), termasuk yang tertinggi di antara Negara-Negara Anggota G20 lainnya. Inflasi di Agustus 2026 yakni 3,19% (yoy) atau masih terkendali dalam rentang sasaran 2,5% ± 1%. Kemudian, realisasi investasi di semester I-2026 adalah Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% (yoy). Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Agustus 2026 tercatat di angka 118,5 yang menunjukkan tingkat optimisme yang masih tetap tinggi.
Menurut Sesmenko Susiwijono, Kemenko Perekonomian mengoordinasikan sektor prioritas dan insiatif strategis dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk periode 2025-2029. Yaitu misalnya sektor manufaktur dengan rencana pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional, industri semikonduktor, serta revitalisasi industri padat karya; lalu sektor ekonomi digital dengan rencana pembangunan data center di salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); serta sektor energi dengan mendorong keamanan energi dan meningkatkan penggunaan energi bersih.
Mengenai percepatan produktivitas dilakukan beberapa program untuk meningkatkan kualitas SDM seperti Program Vokasi dan Program Magang Nasional, dan juga peningkatan akses pembiayaan untuk sektor-sektor produktif dan berorientasi ekspor.
Hal-hal tersebut termasuk dalam strategi kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia. Strategi kebijakan tersebut terdiri atas tiga mesin; mesin pertama yaitu merevitalisasi mesin ekonomi konvensional, mesin kedua yakni membangun mesin ekonomi baru, dan mesin ketiga adalah peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM).
“Enabler-nya yang harus dilakukan adalah menjaga stabilitas makro ekonomi, daya beli masyarakat, efisiensi dan iklim investasi yang mendukung, memperkuat sektor finansial, serta memperkuat jaring pengaman sosial,” kata Sesmenko Susiwijono.
Selain itu, Indonesia resmi menjadi Founding Member World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) sejak 16 Juli 2026 bersama 28 negara pendiri lainnya. Tujuan utama bergabung dalam organisasi ini yakni “bridging the AI divide” melalui prinsip AI for good and for all, tata kelola AI global yang inklusif, serta kerja sama pengembangan kapasitas dan investasi di bidang AI, murni untuk kepentingan sipil.
“Kita harus aktif di forum AI, karena kalau tidak kita ketinggalan. Apalagi secara esensi, AI saat ini perkembangannya luar biasa besar,” pungkas Sesmenko Susiwijono.
Sebagai informasi, Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) merupakan program pendidikan pimpinan tingkat nasional di Lemhannas RI yang sebelumnya dikenal sebagai Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA). Tujuan program ini antara lain untuk menyiapkan dan memantapkan pimpinan nasional agar memiliki wawasan kebangsaan, moral yang baik, serta mampu berpikir strategis ketika merumuskan sebuah kebijakan.
Program P4N tersebut diikuti oleh perwira menengah TNI dan POLRI, pejabat kementerian atau lembaga negara, pejabat pemerintah daerah, perwakilan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dunia usaha, hingga peserta dari negara sahabat.***
