Jakarta, Info Publikasi - Dalam upaya memperkuat pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kontribusinya sebagai pilar pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, Kementerian PPN/Bappenas berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyelenggarakan Dialog Nasional Pemberdayaan: Langkah Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045 di Ruang Heritage, Kantor Kemenko PM, Jakarta, Rabu (14/10).
Sinergi ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan kebijakan pemberdayaan masyarakat berjalan secara terarah dan terkoordinasi. Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan.
Dalam sambutan kuncinya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya menjadikan transformasi pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.
“Kita harus membuat Desain Besar Pembangunan Masyarakat bisa terlaksana, bisa saling berkolaborasi, sehingga transformasi pemberdayaan masyarakat bisa dijadikan strategi pembangunan nasional,” ujar Menteri Rachmat Pambudy.
Forum ini menandai dimulainya penyusunan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat (DBPM) sebagai arah kebijakan strategis dan terpadu untuk mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat nasional. Pada kesempatan yang sama, diluncurkan secara simbolis Seri Buku Kajian Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi serta Potret Rencana Kebijakan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat.
Transformasi pemberdayaan masyarakat melalui DBPM bertumpu pada empat pilar utama, yaitu peningkatan kapabilitas, penguatan agensi, penguatan kemandirian ekonomi, serta penguatan komunitas dan wilayah. Keempat pilar tersebut didukung oleh pendampingan berkelanjutan, perencanaan dan data terintegrasi, serta inovasi pendanaan.
Sejalan dengan arah transformasi tersebut, Menko PM Muhaimin Iskandar menekankan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan bergeser dari bantuan sosial menuju pemberdayaan, dengan mendorong masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga pelaku pembangunan.
“Melalui program pemberdayaan masyarakat ini, kita ingin mendorong masyarakat miskin yang masih berada pada usia produktif, memiliki kondisi kesehatan yang memadai, dan memiliki peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik agar mampu menjadi produktif dan mandiri,” tutur Menko Muhaimin.
Menteri Rachmat Pambudy pun mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan hingga implementasi kebijakan tersebut. “Saya mengajak seluruh pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan mitra pembangunan untuk berperan aktif dalam proses penyusunan hingga implementasi dari dokumen perencanaan ini,” tutup Menteri Rachmat Pambudy.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka.***