Makassar, Info Publikasi - Masyarakat tidak mengenal inflasi pangan hanya sebagai angka statistik, melainkan merasakan secara langsung dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Gejolak harga pangan memengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Karena itu, inflasi kelompok pangan bergejolak perlu dijaga dalam kisaran sasaran 3,0%-5,0%, sebagaimana disepakati dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (29/1).
Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha dan mitra strategis dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) terus memperkuat ketahanan pangan nasional untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Hal ini mengemuka dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan (23/10).
Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Acara dihadiri pula oleh Kepala Daerah se-Sulampua.
GPIPS Sulampua 2026 menghadirkan inovasi respons dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi nasional di Sulampua, melalui "Tallukarsa Pangan Sulampua", yang memiliki arti tiga daya upaya.
Inovasi tersebut terefleksi melalui Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata. Ketiganya sejalan dengan tema GPIPS 2026, "Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim", yang menekankan fokus sinergi elemen TPID dalam memperkuat konektivitas dan rantai pasok. Penguatan tersebut penting mengingat karakteristik Sulampua sebagai wilayah kepulauan dengan sentra produksi dan wilayah konsumsi yang tersebar.
Ketimpangan pasokan antardaerah, tingginya tantangan distribusi serta risiko iklim, termasuk El Nino, dapat memengaruhi produksi dan kelancaran pasokan pangan. Oleh karena itu, pengendalian inflasi perlu dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya melalui stabilisasi harga dalam jangka pendek, tetapi juga melalui penguatan sisi produksi dan efisiensi rantai pasok.
Karsa Daya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian dan perikanan melalui sarana prasarana produktif, serta komitmen pembiayaan perbankan bagi kelompok tani dan nelayan. Karsa Sambung diwujudkan melalui penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas pangan penyumbang inflasi, dan pelepasan Mini Distribution Centre atau kios pangan bergerak melalui armada mobil, guna memperpendek rantai pasok hingga ke pasar.
Di tingkat pusat, sinergi dengan Kemenko Bidang Perekonomian, Bapanas, dan BUMN Logistik, turut diperkuat untuk menurunkan biaya logistik. Karsa Tata berfokus pada penguatan kelembagaan dan ekosistem pangan. Business matching kelompok tani bersama Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai offtaker dilakukan untuk memastikan kecukupan kebutuhan pangan.
Selain itu, kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui sekolah lapang iklim agar petani dan nelayan mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim untuk tetap produktif. Sinergi dengan Bapanas juga diperkuat melalui pengembangan neraca pangan sebagai peringatan dini terhadap potensi defisit pangan serta menjadi acuan perumusan kebijakan terkait stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Inovasi Tallukarsa Pangan Sulampua dilatarbelakangi oleh sejumlah kisah sukses di daerah yang dapat direplikasi sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Di Sulawesi Selatan, kandang ayam petelur dan pedaging yang dikelola secara modern (closed house) mampu menjaga kepastian produksi. Di Gorontalo, taksi nelayan yang dikelola berbasis koperasi mampu mendukung produktivitas perikanan.
"Ke depan, peningkatan produksi hingga efisiensi rantai pasok, agar direplikasi ke daerah lain sehingga inflasi terkendali dan berdampak bagi masyarakat" ujar Thomas.
GPIPS Sebagai Momen Komitmen Seluruh Pihak
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Dradjad Hari Wibowo, menyampaikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah tantangan yang dihadapi. Hal tersebut tecermin dari pertumbuhan ekonomi 5,45% pada semester I-2026, dan inflasi nasional 2026 terjaga 3,28% sesuai sasaran 2,5±1%. Investasi mencapai Rp1.539,2 triliun atau tumbuh 7,3% hingga September 2026, dengan 50,6% diantaranya dikontribusikan dari luar Jawa.
"Tugas kita adalah memastikan modal ini mengalir ke petani, nelayan dan usaha pangan di Sulampua", tegasnya.
Beliau juga menegaskan, berbekal solidnya fundamental ekonomi, terkendalinya inflasi, dan kuatnya sinergi daerah, kita dapat membangun Sulampua yang tangguh menghadapi tekanan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmen mendukung program Presiden guna menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan. Penataan pengaturan, revitalisasi harga pupuk bersubsidi hingga turun 20% tanpa tambahan APBN, dan tambahan volume pupuk bersubsidi 700.000 ton, merupakan transformasi untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas petani, demikian disampaikan Amran.
Transformasi tersebut, di antaranya terlihat pada indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 131,11 sebagai capaian tertinggi selama 34 tahun terakhir, cadangan stok beras Indonesia per 23 Oktober 2026 mencapai sekitar 4,5 juta ton, serta ekspor dan impor pertanian (segar dan olahan) pada 2025, mencatat hasil positif dengan kenaikan ekspor Rp166,53 triliun (28,26%), dan penurunan impor Rp41,67 triliun (9,66%), tegas Amran.
Wakil Gubernur Fatmawati menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia dan TPID se-Sulampua, akan terus berkomitmen memperkuat sinergi melalui strategi 4K
"Keterjangkauan harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Melalui GPIPS Sulampua 2026, kami berharap sinergi ini bisa melahirkan berbagai langkah konkret, seperti perluasan kerjasama antar daerah, penguatan neraca pangan, hingga penguatan dukungan sarana produksi, teknologi, infrastruktur logistik dan pembiayaan perbankan," ujarnya.
Rapat Koordinasi TPIP/TPID se-Sulampua
Rapat Koordinasi TPIP/TPID se-Sulampua menjadi bagian dari rangkaian GPIPS Sulampua 2026. Rapat yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Ferry Irawan, merumuskan "Panca Reso Sipatokkong Pangan Sulampua" sebagai lima komitmen bersama. Pertama, penguatan hulu produksi pangan yang adaptif iklim serta modernisasi pertanian dan perikanan. Kedua, hilirisasi untuk nilai tambah dan umur simpan. Ketiga, perluasan akses pembiayaan petani-nelayan melalui fasilitasi business matching dengan perbankan. Keempat, penguatan kualitas data stok dan pelaksanaan operasi pasar 3T berbasis Early Warning System (EWS) dan Neraca Pangan. Kelima, penguatan konektivitas antarpulau untuk integrasi ekosistem pangan.
Pelaksanaan GPIPS Sulampua merupakan rangkaian keberlanjutan gerakan nasional yang keempat pada tahun 2026, setelah sukses dilaksanakan di wilayah Sumatera (11/2), Jawa (13/5), dan Balinusra (27/7).
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah melalui TPIP/TPID akan terus mempererat sinergi dan kolaborasi bersama kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, pelaku usaha dan mitra strategis terkait lainnya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, mengendalikan inflasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***
