Jakarta, Info Publikasi - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPKP Tahun Anggaran 2027 kepada Komisi XI DPR RI pada Rabu, 2 September 2026. Dengan dukungan anggaran sebesar RP2,195 triliun pada tahun 2027, BPKP menyiapkan agenda pengawasan yang semakin strategis serta dukungan manajemen pengawasan. Penyampaian RKA ini menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas dukungan anggaran bagi pelaksanaan tugas pengawasan BPKP pada tahun mendatang.
“Terdiri dari dua bagian, program pengawasan pembangunan Rp5,67 miliar dan dukungan manajemen Rp1,627 triliun,” ucap Ateh dalam Rapat Kerja Komisi XI.
Untuk tahun 2027, alokasi anggaran BPKP diarahkan antara lain untuk program pengawasan pembangunan serta dukungan manajemen pengawasan, termasuk kebutuhan teknis pengawasan dan pengembangan kapasitas pengawasan.
Ateh menjelaskan, salah satu rencana kerja BPKP dilakukan melalui pengawasan current issue, yang menyasar sejumlah program prioritas pemerintah. Mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG); pelaksanaan Sekolah SMA Unggul Garuda; Sekolah Rakyat; pembangunan dan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; Kampung Nelayan Merah Putih; pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah; digitalisasi pendidikan; pembangunan dan revitalisasi puskesmas dan laboratorium kesehatan; serta penghapusan kantong-kantong kemiskinan.
Dari sisi keuangan negara, pengawasan diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas keuangan melalui optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja pemerintah pusat/daerah/desa, pengelolaan kekayaan negara dan daerah yang dipisahkan, serta optimalisasi pembiayaan keuangan pemerintah.
Pengawasan BPKP 2027 juga menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu fokus utama yakni pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
BPKP juga akan mendorong pengawasan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Fokusnya mencakup peningkatan produktivitas UMKM, hilirisasi industri, penguatan infrastruktur, serta tata kelola pertambangan dan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan. Termasuk di dalamnya penguatan ketahanan energi nasional sebagai salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sementara pada sektor pangan, pengawasan diarahkan untuk memastikan peningkatan produksi pangan, sekaligus menjaga keterjangkauan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Dukungan anggaran program pengawasan pembangunan ini juga diarahkan untuk mendorong penguatan pengendalian intern pemerintah, pengendalian kecurangan atau fraud, peningkatan kapabilitas APIP, serta tata kelola transformasi digital pemerintah.
Selain itu, pada dukungan manajemen pengawasan, BPKP juga menganggarkan untuk belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, serta modal. Pada kesempatan tersebut Komisi XI juga memberikan masukan-masukan terhadap pengawasan BPKP ke depan.***
