Jakarta, Info Publikasi - Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Joko Santoso mengatakan perpustakaan desa diharapkan tidak lagi dibicarakan Sebagai ruangan tempat menumpuk buku, melainkan menjadi pusat literasi informasi yang mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
"Hari ini kita tidak berkumpul sekadar untuk membicarakan perpustakaan sebagai ruangan tempat menumpuk buku. Lebih jauh dari itu, kita sedang membicarakan masa depan kemanusiaan yang bermula dari desa. Berarti, sejatinya kita berbicara tentang upaya mengangkat martabat masyarakat, membebaskan mereka dari kebodohan, dan mengentaskan kemiskinan," ungkapnya.
Joko juga menyampaikan bahwa pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga infrastruktur pikiran melalui perpustakaan daerah, yang jauh lebih krusial untuk investasi jangka panjang. Baginya, anggaran desa yang disisihkan untuk program literasi dan perpustakaan adalah investasi yang akan mengubah generasi penerus di desa.
Literasi memainkan peran utamanya, bukan lagi sekadar kemampuan mengeja huruf, namun kemampuan mencerna informasi, menciptakan inovasi, dan bertahan hidup. Sebagai contoh, seorang pelaku usaha rumahan dapat memanfaatkan koleksi buku terapan dan akses internet sehat di perpustakaan desa untuk mempelajari teknik pengemasan produk dan pemasaran digital.
Dalam Workshop Penguatan Literasi Daerah untuk Perbekel se-Kabupaten Badung, Senin (27/7/2025), Joko menambahkan contoh lain dari sektor pertanian yaitu ketika seorang petani mampu menemukan teknik pertanian organik atau cara mengatasi hama dari literatur yang disediakan di balai desa, sehingga memberikan hasil panen yang melimpah.
"Literasi menyelamatkan manusia dari ketidakberdayaan ekonomi. Literasi memberikan kemandirian. Tanpa literasi, masyarakat kita hanya akan menjadi penonton di tengah perubahan zaman, atau lebih buruk lagi, mudah terombang-ambing oleh hoax dan penipuan digital yang marak terjadi saat ini," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah (PD) Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Kabupaten Badung, Tjokorda Istri Mas Kartikawati mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran para perbekel bahwa literasi merupakan fondasi pelayanan publik dan pembangunan desa yang berkelanjutan.
"Membangun kesadaran akan pentingnya literasi, membangun komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan budaya baca, serta meningkatkan partisipasi masyarakat budaya baca sebagai bagian dari meningkatkan literasi," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris IPI sekaligus President ASEAN Public Library Information Network, Chaerul Umam menyatakan bahwa perangkat desa khususnya perbekel perlu memahami literasi informasi dalam menghasilkan kebijakan yang tepat.
"Desa yang hebat dimulai dari informasi yang tepat. Perbekel tidak harus mengetahui semua hal, tetapi harus mampu membedakan informasi yang akurat dengan informasi yang menyesatkan," katanya.
Menurutnya, setiap kebijakan desa, mulai dari penyusunan APBDes hingga program pembangunan, harus didasarkan pada data yang valid.
"Perangkat desa membutuhkan literasi informasi karena setiap keputusan yang diambil harus berlandaskan data yang benar. Tantangan saat ini semakin kompleks dengan maraknya hoax dan disinformasi. Perbekel menjadi benteng pertama masyarakat dalam menyaring informasi sebelum menjadi dasar pengambilan keputusan," pungkasnya.
Workshop ini terselenggara berkat kolaborasi antara PD IPI Kabupaten Badung dan IPI Pusat serta Perpusnas, didampingi juga oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Badung. Adapun peserta yang mengikuti sebanyak 30 orang, yang merupakan perbekel (kepala desa) dan pengelola perpustakaan desa se-Kabupaten Badung.***
