Ombudsman RI Kembali Raih Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2025. (Sumber: Ombudsman RI)
Jakarta, Info Publikasi - Ombudsman RI kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2025. Opini tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Dengan capaian tersebut, Ombudsman RI berhasil mempertahankan opini WTP selama 10 kali berturut-turut, yakni sejak Laporan Keuangan Tahun 2016 hingga Laporan Keuangan Tahun 2025.
Penyerahan LHP ini diserahkan langsung kepada Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona oleh Anggota III BPK Akhsanul Khaq pada Kamis (16/7/2026) di Auditorium Badan Diklat PKN BPK RI, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, turut mendampingi Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu.
Rahmadi Indra Tektona menyampaikan bahwa capaian Opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Ombudsman RI. Ia berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.
"Ini adalah hasil dari kita semua. Diharapkan ke depan kita dapat menjadi lebih baik lagi dan mampu mempertahankan opini WTP yang sudah diraih sebelumnya," harap Rahmadi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu, menegaskan bahwa meskipun Ombudsman RI kembali memperoleh opini WTP, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan.
"Tahun ini kita meraih Opini WTP, namun tentunya masih ada beberapa catatan. Setiap tahun harus terus kita tingkatkan. Semoga seluruh catatan tersebut dapat kita selesaikan dan tuntaskan sehingga capaian di tahun mendatang bisa lebih baik lagi," ujar Suganda.
Perolehan Opini WTP ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen Ombudsman RI dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Capaian tersebut juga diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh insan Ombudsman RI untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja kelembagaan.***
