Jakarta, Info Publikasi - Pemerintah Kota Yogyakarta kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pemkot Yogyakarta menjadi salah satu dari 12 instansi yang dipilih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai peserta piloting Program Pembelajaran Integritas Berbasis e-Learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penyerahan penghrgaan ini diberikan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto kepada Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo di Kantor Lembaga Adiministrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu (17/6/2026)
Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan program e-Learning ASN Berintegritas dirancang untuk membangun ekosistem birokrasi yang bersih melalui penguatan integritas berbasis pendidikan dan pelatihan.
"Program tersebut menggabungkan berbagai media pembelajaran digital seperti video, infografis, audio naratif, simulasi studi kasus, serta evaluasi pembelajaran yang memungkinkan ASN memahami sekaligus menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari," bebernya.
Pembelajaran dalam program tersebut dikemas melalui konsep “Labirin Integritas”, yang menggambarkan perjalanan ASN dalam menghadapi berbagai dilema etika dan risiko korupsi di lingkungan kerja.
"Terdapat enam modul utama yang membahas nilai dasar ASN BerAKHLAK, integritas dalam pelayanan publik, pencegahan korupsi, pengelolaan konflik kepentingan, penolakan gratifikasi, hingga peran ASN sebagai agen perubahan," ungkapnya.
Pada tahap implementasi awal, program ini telah diuji coba kepada lebih dari 50 ribu ASN yang berasal dari 12 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. Tahapan piloting dilakukan untuk mengukur efektivitas materi, tingkat partisipasi peserta, pengalaman pengguna, hingga dampak pembelajaran terhadap penguatan integritas ASN.
Pemkot Yogyakarta, lanjutnya, menjadi salah satu pemerintah daerah yang menunjukkan capaian positif dalam pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan data KPK per 22 Mei 2026, Pemkot Yogyakarta menargetkan 250 ASN mengikuti program pembelajaran integritas.
Penyerahan penghrgaan ini diberikan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto kepada Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo di Kantor Lembaga Adiministrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu (17/6/2026)
"Namun realisasinya mencapai 324 ASN atau setara 129,6 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menempatkan Pemkot Yogyakarta sebagai salah satu instansi yang berhasil melampaui target partisipasi dalam tahap piloting," ungkapnya.
Hal ini menujukkan bahwa Pemkot Yogyakarta dalam upaya membangun budaya integritas di lingkungan ASN Kota Yogyakarta terus berjalan.
Pihaknya pun menargetkan program tersebut dapat menjangkau lebih dari 5,8 juta ASN hingga tahun 2029.
"Dengan cakupan yang semakin luas, program ini diharapkan mampu memperkuat budaya integritas di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah," jelasnya.
Sementara itu Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi Pemkot Yogyakarta dalam mendukung pengembangan dan implementasi awal program pembelajaran integritas berbasis digital yang digagas KPK.
Menurutnya penguatan integritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas.
Program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi melalui metode pembelajaran yang lebih fleksibel, interaktif, dan mudah diakses oleh ASN.
"Program ini merupakan suatu terobosan baru karena dengan metode belajar (e-learning) tapi yang dipelajari adalah sebuah integritas yang harapannya bisa membangun karakter para ASN," jelasnya.
Hasto berharap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tidak hanya mengikuti Program e-Learning ASN Berintegritas sebagai pemenuhan kewajiban administrasi, tetapi benar-benar menjadikan materi yang diperoleh sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Menurutnya, ASN harus mampu menjadi teladan dalam memberikan pelayanan yang jujur, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas dan komitmen terhadap pelayanan publik.***
