Jakarta, Info Publikasi - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan jawaban dan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2027. Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa (9/6), pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang optimis namun tetap terukur sebagai jembatan menuju target jangka panjang.
Momen ini menjadi catatan bersejarah dalam penyusunan anggaran keuangan negara, karena untuk pertama kalinya KEM PPKF disampaikan langsung oleh Presiden, sekaligus menjadi KEM PPKF pertama bagi Purbaya selaku Menteri Keuangan.
"KEM PPKF tahun 2027 ini merupakan KEM PPKF pertama dalam sejarah yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden," kata Purbaya dalam pidatonya di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Ia menambahkan, "Ini juga menjadi KEM PPKF pertama saya sebagai Menteri Keuangan."
Pemerintah mendesain kebijakan fiskal 2027 untuk memacu perputaran roda ekonomi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 dipatok pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Laju pertumbuhan ini diposisikan sebagai fondasi krusial menuju target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan tercapai pada tahun 2029 mendatang.
Untuk menopang target tersebut, pemerintah mengumumkan sejumlah indikator asumsi makro fiskal tahun 2027. Inflasi akan dijaga ketat pada kisaran 1,5 persen sampai dengan 3,5 persen melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter di pusat hingga daerah. Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di angka Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per USD. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diproyeksikan terkendali pada kisaran 6,5 persen sampai dengan 7,3 persen. Di sektor energi, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) ditetapkan pada rentang 70 dolar AS sampai dengan 95 dolar AS per barel untuk memitigasi risiko ketidakpastian global.
Postur makro fiskal 2027 sendiri dirancang dengan defisit anggaran sebesar 1,8 persen sampai dengan 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit ini ditopang oleh target pendapatan negara sebesar 11,82 persen sampai dengan 12,40 persen PDB, dengan alokasi belanja negara pada kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.
Guna mendorong efek pengganda (multiplier effect) yang kuat bagi sektor riil, anggaran belanja pemerintah akan difokuskan untuk membiayai delapan kluster program prioritas nasional dan satu pendukung (enabler) yang terbagi ke dalam 60 program kerja. Delapan kluster tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Pemerintah memastikan bahwa program perlindungan sosial ke depan akan didorong agar lebih tepat sasaran. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara bertahap akan dialihkan berbasis penerimaan manfaat langsung dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sebagai penutup, Menkeu menegaskan bahwa seluruh pandangan dan masukan dari delapan fraksi di DPR RI menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk memastikan APBN 2027 tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan.
“Atas nama pemerintah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja sama segenap anggota Dewan Perwakilan yang terhormat. Semoga pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2027 dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” pungkasnya.***
