Jakarta, Info Publikasi - Upaya pendekatan edukasi antikorupsi semakin merambah ke dunia seni pertunjukan, salah satunya lewat drama musikal. Melalui pendekatan budaya populer inilah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya keluar dari pola sosialisasi konvensional demi menyentuh kesadaran kritis masyarakat luas, khususnya generasi muda dan para penikmat seni teater di Tanah Air.
Melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye (Soskam) Antikorupsi, KPK akan menggelar drama musikal bertajuk “SIDIK,” pada 4-6 Desember 2026 mendatang. Gelaran ini turut menjadi bagian resmi dari rangkaian menuju Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2026.
“Proyek ini agenda besar yang telah disiapkan dan digodok sejak 2024, dengan belajar dari berbagai produk kreativitas sejenis yang menginspirasi lembaga,” tutur Direktur Soskam KPK, Amir Arief, dalam media briefing di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/6).
Lebih lanjut, Amir mengatakan gelaran drama musikal ini dinilai sangat strategis guna menyebarkan nilai-nilai antikorupsi dengan segmentasi masyarakat yang lebih spesifik, di antaranya para penyuka teater dan seni budaya. Selain itu, gelaran ini diharapkan mampu memantik respons positif hingga menyebar luas ke seluruh penjuru Tanah Air.
Guna memastikan proyek kampanye kreatif ini berjalan akuntabel, KPK bekerja sama dengan Da Lopez Entertainment melalui mekanisme pengadaan penunjukan langsung yang sah sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 Tahun 2021.
Kolaborasi ini didasarkan pada rekam jejak kuat Content Creator sekaligus perwakilan Da Lopez Entertainment, Jovial da Lopez dan Andovi da Lopez, yang sebelumnya sukses mengemas isu politik kebangsaan menjadi produk musikal, seperti “DPR Musikal” dan “Polarisasi.” KPK menilai keterlibatan aktif pekerja seni menjadi bukti nyata bahwa gerakan pemberantasan korupsi harus bergerak menjadi aksi bersama, bukan urusan kelembagaan semata.
Sebagai informasi, konsep cerita drama musikal “SIDIK” ini mengangkat tokoh utama seorang penyidik KPK bernama Sidik. Narasi cerita berfokus membedah realitas di balik layar penanganan kasus korupsi, proses hukum, hingga potret kemanusiaan dari kehidupan pribadi seorang penegak hukum.
Pada kesempatan yang sama, Andovi da Lopez menyatakan bahwa demi menjaga objektivitas proses hukum yang riil, naskah skrip dikembangkan menggunakan basis riset dan wawancara eksklusif bersama para penyidik asli KPK demi menangkap pola pikir mereka, dengan latar belakang inspirasi dari perkara-perkara lama yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
“Berangkat dari rasa penasaran publik mengenai realitas kehidupan seorang penyidik KPK. Mulai dari apa yang dilakukan saat menangani kasus, proses penegakan hukumnya, hingga kehidupan pribadi,” jelas Andovi.
Lebih jauh, Andovi menegaskan bahwa cerita ini sengaja dibuat dengan tidak mengangkat kasus hukum yang sedang berjalan agar tidak memengaruhi proses hukumnya. Selain itu, sejumlah kasus yang diangkat sebagai inspirasi cerita merupakan perkara lama yang sudah inkrah—dibumbui dengan sentuhan humor segar agar tetap menghibur.
Akuntabilitas Anggaran
Tidak berhenti pada konsep drama musikal, KPK berupaya tetap menjaga akuntabilitas, salah satunya terkait anggaran yang digelontorkan. KPK menerapkan skema pengelolaan anggaran yang ketat dalam pementasan ini.
KPK menegaskan, anggaran negara hanya dialokasikan guna mendanai pertunjukan nonkomersial bagi para pegiat pendidikan, penyuluh antikorupsi, serta mitra strategis pencegahan. Sementara itu, demi memperbanyak pementasan tanpa membebani keuangan negara, KPK membuka ruang bagi Da Lopez Entertainment untuk menggelar pertunjukan komersial secara umum melalui sistem e-ticketing yang dikelola secara mandiri.
“Perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban anggaran tetap akuntabel karena keuangan negara hanya dialokasikan untuk show non-komersial yang dihadiri para mitra pendidikan antikorupsi,” tegas Amir.
Jovial da Lopez yang turut hadir dalam kegiatan ini, menyatakan rasa syukur dan apresiasinya terhadap upaya KPK, sebab bersedia mempercayakan serta mengapresiasi kreativitas para pekerja seni di ranah ini—sebuah kolaborasi yang dinilai Jovial jarang terjadi.
“Menurut saya, kolaborasi seperti ini jarang terjadi. Melalui musikal ini, anak muda diharapkan melihat profesi penegak hukum adalah pekerjaan sangat mulia, yang wajib dilandasi integritas kokoh sebagai pondasi utama,” ucapnya.
KPK menilai intervensi budaya melalui musikal “SIDIK” ini sangat relevan di tengah tantangan integritas pendidikan saat ini, salah satunya terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang saat ini prosesnya tengah berjalan.
Adapun KPK memproyeksikan kreativitas kampanye lewat panggung teater ini, sebagai pemantik gerakan berkelanjutan. KPK berharap drama musikal seperti ini, dapat diduplikasi sanggar-sanggar sekolah serta forum teater di seluruh Indonesia sehingga penanaman nilai kejujuran dapat mengakar kuat dalam ekosistem pendidikan nasional.***
