Bandung, Info Publikasi - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus mematangkan transformasi layanan peringatan dini cuaca melalui pendekatan Impact-Based Forecasting (IBF). Langkah ini dilakukan untuk mendukung penuh implementasi Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) di Indonesia.
Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan bahwa transformasi ini dipicu oleh lonjakan bencana hidrometeorologi di Indonesia sepanjang periode 2010–2025. Kondisi ini berdampak langsung terhadap masyarakat, infrastruktur, layanan publik, serta aktivitas ekonomi.
“Kita harus bergeser dari sekadar mengabarkan ‘apa cuacanya nanti’ menjadi ‘apa yang akan diakibatkan oleh cuaca tersebut’ beserta rekomendasi tindakannya. Melalui IBF, BMKG merancang layanan informasi yang jauh lebih spesifik hingga tingkat kelurahan/desa,” ujarnya.
Layanan ini mencakup IBF harian, prakiraan dampak hingga 10 hari ke depan yang diperbarui setiap 12 jam. Selain itu, Nowcasting, memberikan prakiraan cuaca jangka pendek (1—6 jam ke depan) dan diperbarui setiap 10 menit dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan yang terintegrasi data Radar Cuaca dan Numerical Weather Prediction (NWP).
Sistem informasi cerdas ini nantinya akan menyokong berbagai sektor strategis nasional, mulai dari mitigasi bencana, ketahanan pangan, transportasi, energi, sumber daya air, lingkungan hidup, pariwisata, hingga infrastruktur.
Mengingat dampak cuaca dan bencana bersifat lintas sektor, BMKG bersama kementerian/lembaga terkait tengah menyusun Prosedur Operasional Standar (SOP) bersama, membentuk tim lintas instansi, serta membangun dashboard pemantauan terpadu berbasis data waktu nyata (real-time).
Selain itu, demi memastikan informasi sampai ke tangan masyarakat di zona berpotensi terdampak, BMKG menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital beserta operator telekomunikasi untuk menyebarkan peringatan dini melalui layanan pesan singkat massal (SMS Blast).
Implementasi operasional IBF ini akan menerapkan prinsip “mulai kecil, uji, evaluasi, lalu perluas”. Sebagai langkah awal, kawasan Jabodetabek-Punjur dipilih sebagai wilayah percontohan sebelum sistem ini diadopsi secara masif di seluruh wilayah Indonesia.
Sebagai bagian dari pemanfaatan IBF untuk Pendekatan AMPD di Indonesia, BMKG menggelar Lokakarya Konsultasi Pemangku Kepentingan Tingkat Nasional tentang Pengembangan Kerangka IBF Subnasional untuk AMDP pada 22-24 Juni 2026 di Bandung.
Kegiatan ini berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan dukungan dari World Food Programme (WFP).
Lokakarya pertama di Bandung berfokus pada penyamaan pemahaman mengenai sistem IBF dan AMPD. Kemudian, kegiatan di wilayah percontohan D.I. Yogyakarta dan NTT berfokus mengidentifikasi kondisi implementasi AMPD, kebutuhan pengguna, serta berbagai tantangan di tingkat daerah. Hasil dan pembelajaran dari kedua wilayah percontohan tersebut dibawa kembali ke forum konsultasi nasional di Bandung untuk merumuskan kerangka implementasi yang lebih terintegrasi, taktis, dan aplikatif.
Melalui pengembangan IBF dan integrasinya dengan pendekatan AMPD, BMKG berharap sistem peringatan dini di Indonesia tidak hanya menghasilkan informasi yang akurat, tetapi juga mampu mendorong aksi nyata yang dapat mengurangi risiko bencana, menekan potensi korban jiwa, dan meminimalkan kerugian ekonomi akibat cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.***
