Jawa Timur, Info Publikasi - Di tengah stagnasi capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dan masih tingginya kerentanan perilaku koruptif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kampus sebagai garda depan pembentukan integritas generasi muda. Hal ini disampaikan dalam Kuliah Umum Pencegahan Korupsi yang digelar KPK bersama Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), di At-Tauhid Tower Kampus Umsura, Jawa Timur, Jumat (10/4).
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar kegiatan akademik, melainkan bagian dari strategi nasional membangun budaya antikorupsi sejak dini, dengan perguruan tinggi sebagai simpul kunci perubahan.
“Lebih dari itu, agenda kuliah umum juga menjadi bagian dari program Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi (PIEPT), yang dijalankan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Regulasi tersebut memberikan mandat kepada KPK untuk mengarusutamakan pendidikan antikorupsi di seluruh jenjang pendidikan,” ungkap Ibnu.
Momentum ini juga dibingkai dengan sorotan khusus atas kondisi korupsi di Indonesia saat ini. Dalam Studium General Milad ke-42 Umsura, Ibnu mengungkapkan bahwa capaian IPK Indonesia masih berada pada level yang mengkhawatirkan.
Ia merujuk data Transparency International yang mencatat IPK Indonesia tahun 2025 berada di angka 34 dari 100, atau peringkat 109 dari 180 negara.
Menurutnya, angka tersebut menjadi sinyal kuat bahwa upaya pemberantasan korupsi belum optimal dan membutuhkan pendekatan yang lebih sistemik, termasuk melalui jalur pendidikan.
“Untuk itu, integritas harus menjadi fondasi utama yang ditanamkan kepada para calon pemimpin bangsa. Dengan demikian, kampus memiliki peran besar dalam memastikan nilai-nilai tersebut tumbuh secara konsisten dan berkelanjutan,” papar Ibnu dihadapan puluhan Sivitas Umsura.
Ia juga menegaskan, pendidikan antikorupsi tidak sekadar menyampaikan materi, tetapi harus mampu membentuk sikap dan etika dalam setiap tindakan. Kesadaran terhadap nilai kejujuran dan moral harus dibangun sejak di bangku pendidikan dasar agar integritas menjadi kebiasaan, bukan sekadar wacana.
Lebih jauh, Ibnu mengingatkan bahwa akar korupsi kerap tumbuh dari perilaku yang dianggap sepele di lingkungan pendidikan.
Ia menyoroti praktik menyontek, plagiarisme, hingga gratifikasi kecil sebagai pintu masuk yang, jika dibiarkan, dapat berkembang menjadi perilaku koruptif yang lebih besar.
Selain itu, Ia menekankan pentingnya keteladanan pimpinan perguruan tinggi dalam membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel, tanpa kompromi terhadap tekanan maupun kepentingan pragmatis.
Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Mundakir, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus bertumpu pada penguatan nilai, bukan semata pendekatan hukum.
“Proses panjang ini menjadi fondasi penting dalam membangun nilai dan tata kelola kampus yang kuat dan bersih dari korupsi. Yang kita dorong adalah nilai, agar benar-benar hidup dan mampu menekan peluang korupsi sejak awal,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh sivitas akademika untuk merefleksikan perjalanan Umsura sejak berdiri pada 1984 hingga kini berkembang menjadi kampus terintegrasi di Sutorejo Surabaya.
Melalui kolaborasi ini, KPK menegaskan kembali bahwa pendidikan merupakan instrumen strategis dalam memutus mata rantai korupsi. Dari ruang-ruang akademik, nilai integritas ditanamkan untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter kuat dalam menjaga amanah dan kepercayaan publik.***
