Madiun, Info Publikasi - Pemerintah Kota Madiun menggelar sinkronisasi program kerja lembaga keagamaan bersama Plt Wali Kota Madiun di Balai Kota, Jumat (10/4). Kegiatan ini melibatkan lembaga keagamaan meliputi Baznas, DMI, MUI, FKUB, serta OPD terkait.
Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menegaskan sinkronisasi dilakukan agar program tidak berjalan sendiri-sendiri dan benar-benar berdampak di masyarakat.
“Sinkronisasi ini dilakukan karena saya ingin peran lembaga keagamaan ini tidak hanya dalam hal acara saja, tapi dalam hal aksi,” ujarnya.
Plt wali kota menyoroti persoalan utama Kota Madiun, yakni kemiskinan dan pengangguran yang membutuhkan penanganan berbasis data valid. Menurutnya, masih banyak bantuan yang tidak tepat sasaran di lapangan.
“Satu data yang saya terima terkait kemiskinan dan pengangguran itu belum valid. Banyak yang sebenarnya mampu justru menerima bantuan, sementara yang tidak mampu malah tidak mendapatkan karena tidak masuk data,” tegasnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pergeseran program dari sekadar bantuan menuju pemberdayaan masyarakat. Selain itu, seluruh lembaga keagamaan diharapkan dapat menyelaraskan program dan data dengan pemerintah agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.
“Data panjenengan dan data kami harus disatukan. Jangan sampai ada yang dobel, sementara yang lain belum tersentuh,” tambahnya.
Dengan adanya sinkronisasi ini, Pemkot Madiun berharap kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keagamaan semakin solid, sehingga program penanganan kemiskinan dan pengangguran dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.***
