Jakarta, Info Publikasi - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, kembali memimpin Sidang Aduan Kanal debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) pada Kamis (9/4) sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi di Indonesia.
Membuka sidang, Menkeu Purbaya menegaskan pentingnya forum ini sebagai instrumen percepatan perbaikan iklim investasi nasional. “Selamat datang di Sidang Debottlenecking, task force yang dibentuk oleh Bapak Presiden untuk memastikan iklim investasi membaik secara signifikan dan cepat,” ujar Menkeu.
Pada sidang hari ini, pembahasan difokuskan pada sejumlah isu strategis. Agenda pertama mengangkat aduan dari PT GBKEK Industri Park terkait permohonan perubahan fungsi dan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang. Permohonan yang telah diajukan sejak tahun 2022 tersebut belum memperoleh tindak lanjut, sehingga memerlukan percepatan penyelesaian untuk mendukung pengembangan KEK Galang Batang sebagai kawasan industri yang strategis.
Agenda berikutnya membahas aduan dari PT Asinusa Putra Sekawan mengenai kebutuhan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan selaras. Hal ini mencakup pengaturan perizinan, pengawasan, serta tata kelola operasional kegiatan floating storage unit (FSU) dan bunkering di Pelabuhan Pulau Nipah. Kejelasan regulasi dinilai krusial untuk mendukung kelancaran operasional sekaligus meningkatkan daya saing sektor logistik nasional.
Hingga 8 April 2026, kanal aduan debottlenecking telah menerima total 112 aduan dari pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 58 aduan telah berhasil diselesaikan, mencerminkan progres nyata dalam upaya percepatan penanganan kendala di lapangan.
Melalui sidang debottlenecking, pemerintah terus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan guna memastikan berbagai hambatan investasi dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Langkah ini diharapkan mampu mendorong percepatan realisasi investasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.***
