Jakarta, Info Publikasi - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya memberikan catatan mendalam terkait metodologi pembinaan ideologi Pancasila dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia menekankan agar BPIP beralih dari pendekatan yang bersifat asumtif menuju pendekatan ilmiah (scientific approach) yang berbasis riset dalam menyusun peta jalan dan kebijakan.
Maka dari itu, ia mengajak jajaran BPIP agar menggunakan kerangka metodologi yang kuat, termasuk melakukan assessment mendalam melalui kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Ia menyarankan agar BPIP lebih memperkaya riset ketimbang memperbanyak agenda sosialisasi semata.
"Saya ingin menambahkan satu hal yang lebih metodologi saja jadi biar kita saling melengkapi satu dan lain kalau habis ini BPIP ada waktu, cari buku garis masanya Ignatius Wibowo, disertasinya Ignatius Wibowo. Itu mencoba kita melakukan sebuah pendekatan yang scientific approach dalam mengambil sebuah kebijakan jadi tidak asumtif," ujar Willy Aditya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembahasan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila dan perkembangan RUU BPIP di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Ia menambahkan, di tengah revolusi teknologi saat ini, BPIP harus mampu menggunakan piranti kontemporer dalam kerjanya. "Kalau saya sih daripada sosialisasi dibanyakin lebih bagus risetnya yang diperkaya buat laboratoriumnya gunakan pendekatan yang neuroscience base ini, gotong royong ini mau kita upgrade di dalam digital life dan di dalam social life," lanjutnya.
Dalam perspektif teori ideologi, Willy mengingatkan bahwa setiap ideologi memiliki dua pilar utama, yaitu dominasi dan hegemoni. Ia mempertanyakan siapa yang akan menjadi tulang punggung (backbone) dan aktor nyata dalam pelaksanaan Pancasila ke depan agar kebijakan yang diambil tidak mengambang.
Di sisi lain, Willy juga menyoroti adanya ‘turbulensi’ antara nilai dasar Pancasila dengan realitas sosial-ekonomi saat ini yang cenderung liberal. Ia menilai perlu adanya sinkronisasi yang konkret antara filosofi dasar dengan kerangka aksi di lapangan.
Sebagai langkah konkret, Ketua Komisi XIII ini mengusulkan agar pembahasan Peta Jalan dan RUU BPIP dijadikan momentum untuk melibatkan masyarakat luas melalui rembuk nasional agar tidak hanya menjadi klaim segelintir pihak.
“Selain peta jalan dengan RUU BPIP itu, dibikin semacam rembuk nasional aja sehingga partisipatorinya terlibat sangat luas. Jangan ini hanya klaim segelintir jadi ada keterlibatan siapa representasi civil society-nya siapa representasi political society-nya siapa representasi business community-nya siapa representasi government-nya terjadi dialog yang benar-benar dari hati ke hati," kata Willy.***
