Jakarta, Info Publikasi - Kementerian PPN/Bappenas sedang merumuskan kerangka strategis yang terintegrasi guna memperkuat nilai, etika, dan mentalitas masyarakat sebagai fondasi pembangunan nasional. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas Didik Darmanto menegaskan bahwa pembangunan karakter merupakan elemen kunci yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional.
“Kemajuan suatu bangsa itu tidak semata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, produktivitas, industrialisasi, maupun pembangunan infrastruktur. Tapi ada satu hal yang juga sangat penting, yaitu terkait dengan nilai, etika, dan mentalitas masyarakat serta manusia itu sendiri,” urai Direktur Didik dalam Rapat Penyusunan Peta Jalan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (7/4).
Forum ini menjadi tahap awal untuk menjaring masukan dari berbagai kementerian/lembaga. Ke depan, dokumen ini akan dilengkapi dengan indikator dan target yang terukur agar pelaksanaannya dapat dimonitor secara berkelanjutan.
Direktur Didik menjelaskan bahwa penguatan karakter dan jati diri bangsa telah ditetapkan sebagai salah satu dari 20 upaya transformatif (game changers) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia dan masyarakat berbasis nilai menjadi prioritas dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Implementasi peta jalan penguatan karakter akan dilakukan melalui pendekatan ekosistem yang melibatkan berbagai saluran strategis, mulai dari keluarga sebagai fondasi utama, lembaga pendidikan, institusi keagamaan, masyarakat, media, hingga organisasi kemasyarakatan. Pendekatan ini diharapkan mampu mentransformasikan nilai dan etika secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat.
Berbagai program penguatan karakter telah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. Namun, masih diperlukan kerangka besar untuk menyatukan berbagai inisiatif tersebut.
“Persoalannya bukan karena ketiadaan program dan kegiatan, karena program selalu ada di setiap kementerian dan lembaga. Namun yang belum terwujud adalah kerangka besar yang mampu menghubungkan dan menyinergikan seluruh program tersebut agar lebih implementatif, berdampak, dan mampu mentransformasi masyarakat,” pungkas Direktur Didik.***
