Jakarta, Info Publikasi - Pemerintah memastikan pelaksanaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berjalan on track, terukur, dan tetap menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada Senin (23/02).
Hingga 31 Januari, realisasi pembiayaan tahun 2026 mencapai Rp105,06 triliun atau 15,2 persen dari target, lebih rendah dibandingkan realisasi Januari 2025 yang sebesar 29,6 persen. Realisasi pembiayaan utang sebesar Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 23,7 persen dari target APBN.
“Perkembangan realisasi pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah mempertimbangkan dinamika pasar keuangan. Dengan disiplin dan strategi yang adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN, sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang Pemerintah,” ungkap Wamenkeu Juda.
Sebagian besar pembiayaan utang didukung oleh pendanaan melalui pasar Surat Berharga Negara (SBN). Di tengah tekanan global, kinerja pasar perdana SBN domestik dinilai tetap solid.
Pada tiga lelang pertama Surat Utang Negara di tahun 2026, rata-rata bid to cover ratio-nya tercatat 2,2 kali. Untuk Surat Berharga Syariah Negara juga solid, dengan rata-rata bid to cover ratio tiga lelang pertama tercatat 3,8 kali. Di sisi lain, rata-rata tertimbang yield hasil lelang juga tetap terjaga pada level yang stabil.
“Hal yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap baik, ini juga tercermin dari yield yang ada. Kedepan, stabilitas pasar SBN terus terjaga, melalui koordinasi kebijakan yang erat antara pemerintah dengan Otoritas Moneter Bank Indonesia,” jelas Wamenkeu Juda.
Untuk pembiayaan investasi, pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi di tahun 2026 sebesar Rp203 triliun sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Hingga 31 Januari 2025, realisasi pembiayaan investasi tercatat Rp22,73 triliun, terutama untuk mendukung operator investasi pemerintah Bulog. dalam penguatan cadangan beras pemerintah. Selain itu, terdapat penerimaan kembali investasi sebesar Rp49 miliar yang berasal dari pelunasan PEN Daerah.
“Secara keseluruhan, pembiayaan investasi telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan melalui dukungan pada sektor pertanian dan pangan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” pungkas Wamenkeu Juda.***
