Yogyakarta, Info Publikasi - Pemerintah terus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. Dengan fundamental ekonomi yang relatif solid, berbagai kebijakan fiskal, moneter, serta program strategis nasional diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan, memperluas penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Sinergi antara Pemerintah dan elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan dan pelaku usaha, menjadi kunci dalam mengakselerasi agenda pembangunan ekonomi nasional.
”Sebuah kehormatan bagi saya untuk hadir di organisasi yang telah menjadi pilar bagi peradaban dan ekonomi umat di Indonesia. Di tahun 2026, ini adalah tahun yang penting. Kita berharap pertumbuhan kita bisa lebih tinggi daripada tahun kemarin yang secara year-on-year 5,11%. Dan bila dibandingkan dengan berbagai negara lain, Indonesia ini salah satu yang potensi resesinya terkecil, yaitu 3%. Jauh lebih rendah dari negara yang di depan kita, seperti Jepang dan Amerika Serikat,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto saat berdialog bersama warga Muhammadiyah dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Jumat (6/02).
Dari sisi permintaan, konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama pertumbuhan, didukung belanja Pemerintah serta stimulus yang tepat sasaran sepanjang 2025. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,11% dengan kontribusi 53,88% terhadap PDB, sementara investasi tumbuh 6,12% dengan kontribusi 28,77%. Industri pengolahan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB, sekaligus mencatatkan pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor lainnya.
Perbaikan kinerja ekonomi tersebut turut diiringi dengan membaiknya indikator sosial. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 8,25% dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 0,70 juta orang, rasio Gini menurun menjadi 0,363, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,7%, serta pasar tenaga kerja mencatatkan tambahan sekitar 1,4 juta orang bekerja.
Memasuki tahun 2026, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% yang akan didorong oleh sektor prioritas seperti pariwisata, pertanian, manufaktur, ekonomi digital, dan energi, serta program prioritas Presiden. Untuk menjaga momentum jangka pendek, Pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan penguatan daya beli dan peningkatan mobilitas menjelang Idul Fitri 2026, termasuk bantuan pangan dan diskon transportasi.
Selain itu, Pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih di sekitar 80 ribu desa, dengan dukungan pendanaan hingga Rp5 miliar per desa. Koperasi tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal di sektor pertanian, perikanan, logistik, dan perdagangan, sekaligus memperkuat rantai pasok di daerah.
“Kali ini digelontorkan Rp5 miliar, tentunya juga ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu penggerak penting,” ungkap Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Pemerintah juga menegaskan komitmen dalam menjaga ketahanan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang pruden, pelonggaran moneter untuk mendorong kredit, deregulasi dan debottlenecking sektor riil, penguatan cadangan devisa, serta reformasi struktural termasuk di pasar modal. Berbagai stimulus jangka pendek turut disiapkan menjelang Ramadan dan Idulfitri, mulai dari bantuan pangan, diskon transportasi dan tol, hingga dukungan pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dalam konteks tersebut, PP Muhammadiyah didorong untuk mengambil peran lebih besar sebagai mitra strategis Pemerintah, termasuk sebagai agregator pembiayaan dan penggerak kewirausahaan. Sinergi ini diharapkan mampu melahirkan lebih banyak pelaku usaha yang naik kelas, memperkuat ekonomi umat, serta berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Turut hadir pada kesempatan tersebut antara lain Deputi Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Staf Ahli Kemenko Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah Muhammad Zaenal Fattah beserta jajaran, serta para akademisi dan pelaku usaha.***
