Aceh, Info Publikasi - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama mengawal pemulihan layanan keagamaan terdampak banjir di Aceh. Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad, mengatakan, kehadiran Kementerian Agama, selain mendistribusikan bantuan, juga memastikan hak beribadah masyarakat tetap terpenuhi di tengah situasi darurat.
“Penanganan pascabencana harus menyentuh aspek fisik dan spiritual secara simultan. Masjid, KUA, madrasah, dan ruang-ruang keagamaan lainnya perlu segera dipulihkan agar tetap berfungsi sebagai pusat layanan umat, terlebih menjelang Ramadan. Layanan keagamaan tidak boleh terhenti. Ini bagian dari pelayanan dasar yang harus kita jaga bersama,” ujarnya di Aceh, Selasa (13/1/2026).
Abu Rokhmad juga meninjau sejumlah posko kemanusiaan, masjid, KUA, dan madrasah di Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, hingga Aceh Utara. Di setiap titik, ia berdialog dengan warga, penyuluh agama, tokoh masyarakat, serta relawan untuk memetakan kebutuhan mendesak dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Menurut Abu, Kementerian Agama tidak bekerja sendiri. Upaya pemulihan dilakukan melalui kolaborasi erat dengan BAZNAS, lembaga amil zakat (LAZ), serta unsur masyarakat dan perguruan tinggi. Kolaborasi ini memungkinkan intervensi yang lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan, mulai dari dapur umum, air bersih, hingga sarana ibadah.
Ia menjelaskan, di Pidie Jaya, Kemenag meninjau posko BAZNAS yang menyediakan MCK darurat dan air bersih, termasuk meunasah yang terdampak. Di lokasi lain, Kemenag bersama LAZ ASAR mendukung dapur umum yang melayani ratusan kepala keluarga, kegiatan gotong royong warga, serta pembersihan area masjid dengan dukungan alat berat. Bantuan alat salat, Al-Qur’an, mukena, dan sarung juga disalurkan sesuai kebutuhan lapangan.
Di sektor pendidikan keagamaan, Abu memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung. Peninjauan dilakukan di MIN 4 Pidie Jaya yang telah direnovasi oleh LAZ, termasuk dukungan madrasah sementara agar aktivitas pendidikan tidak terhenti pascabencana.
“Madrasah harus tetap menjadi ruang aman dan harapan bagi anak-anak,” katanya.
Di Kabupaten Bireuen, Abu meninjau dapur umum yang melayani puluhan hingga ratusan keluarga dengan jadwal makan teratur, penyaluran beras, serta bantuan air bersih melalui sumur bor. Ia menilai meunasah dan masjid berperan penting sebagai simpul layanan sosial-keagamaan yang menyatukan bantuan, pembinaan, dan pemulihan psikososial.
Abu juga menekankan pentingnya pembinaan keagamaan dan dukungan psikologis bagi warga terdampak. Di beberapa lokasi, dilakukan pengajian, pembagian Al-Qur’an dan Iqra, serta kegiatan trauma healing yang melibatkan para relawan dan pemangku kepentingan zakat dan wakaf. Fasilitas pendukung seperti filter air minum, tandon, dan perangkat suara turut disiapkan untuk mendukung aktivitas ibadah.
“Peran KUA menjadi perhatian khusus. Kami meninjau KUA di wilayah terdampak untuk memastikan layanan pencatatan nikah, konsultasi keagamaan, zakat, wakaf, hingga mediasi sosial tetap berjalan. Ia menegaskan KUA adalah garda terdepan layanan keagamaan di tingkat akar rumput, terutama saat masyarakat menghadapi krisis,” imbuhnya.
Selain bantuan berbasis kolaborasi, Kementerian Agama juga membawa bantuan langsung berupa sarung, mukena, sajadah, Mushaf Al-Qur’an, dan tikar untuk disalurkan ke lokasi kunjungan. Bantuan ini melengkapi dukungan anggaran yang telah dialokasikan Kemenag untuk pemulihan layanan keagamaan pascabencana.
Abu menyebut, pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal pemulihan secara bertahap dan berkelanjutan. Ia berharap sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat dapat mempercepat pemulihan, sekaligus memperkuat ketahanan sosial-keagamaan warga terdampak.
Rangkaian kegiatan itu juga melibatkan Kanwil Kemenag Aceh, unit Zakat dan Wakaf, BAZNAS, berbagai LAZ nasional, penyuluh agama, ormas Islam, tokoh masyarakat, serta dukungan civitas akademika, termasuk kolaborasi dengan UIN Ar-Raniry dalam kegiatan kemanusiaan dan pendampingan masyarakat.
Sebelumnya, Bimas Islam juga menyalurkan bantuan pascabencana di Padang, Sumatra Barat, senilai Rp1,075 miliar yang bersumber dari anggaran Kemenag dan dukungan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI). Bantuan tersebut mencakup rehabilitasi tiga KUA, pengadaan meubelair, serta donasi bagi penghulu, tokoh agama, dan majelis taklim terdampak. Selain itu, dalam APBN Kemenag dialokasikan anggaran Rp1,860 miliar untuk pembangunan gedung KUA, sebagai bagian dari upaya memastikan layanan keagamaan tetap berjalan optimal pascabencana.***
