Jakarta, Info Publikasi - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan guna mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 1447 H/2026 M. Pertemuan strategis ini berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, dipimpin oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, dan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Melalui poin-poin arahannya, Menhaj merespon dinamika lapangan dengan menegaskan beberapa strategi utama, yaitu terkait pengetatan perizinan dan pengawasan PPIU-PIHK guna mencegah penipuan, perbaikan sarana pelatihan dan revitalisasi Asrama Haji demi menjaga citra layanan, serta penguatan peran Humas lintas direktorat agar informasi tersampaikan secara efektif dan transparan kepada masyarakat.
"Kita akan terapkan kebijakan monitoring ketat melalui evaluasi kinerja pejabat setiap enam bulan sekali guna menjamin birokrasi yang lincah dan bertanggung jawab. Faktor keselamatan jemaah juga menjadi prioritas tertinggi di atas segalanya," tegas Menhaj.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menekankan pentingnya penguatan tata kelola serta transparansi penyerahan anggaran operasional haji. Salah satu sorotan utama adalah integrasi data jemaah melalui aplikasi Nusuk, yang saat ini menunjukkan progres signifikan.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, yang turut hadir dalam rapat, menyampaikan bahwa hingga saat ini interkoneksi data jemaah berjalan mulus. "Saat ini, input petugas haji di aplikasi Nusuk sudah mencapai hampir 100 persen (±99%)," ujar perwakilan jajaran pimpinan dalam rapat tersebut.
Puji juga melaporkan bahwa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PPIH Arab Saudi Tahun 1447 H/2026 M sedang berjalan secara paralel dengan fokus pada pendalaman tugas dan fungsi di Daerah Kerja (Daker). Di sisi lain, rekrutmen Petugas Haji Daerah (PHD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) Nasional berjalan selaras dengan proses pelunasan jemaah haji reguler.
Untuk menjamin kualitas bimbingan, Puji mengatakan kuota pembimbing KBIHU di tiap-tiap provinsi telah terpenuhi, dibarengi dengan pengadaan buku pedoman manasik yang terus berjalan.
Tahun ini, Kementerian Haji dan Umrah juga tidak hanya fokus pada pelayanan ibadah, tetapi juga pada optimalisasi ekosistem ekonomi haji dan umrah. Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, menyampaikan beberapa langkah strategis untuk membangun ekosistem ekonomi haji di Tanah Suci, diantaranya:
- Penyediaan makanan siap saji (Ready to Eat) dan bumbu pasta khas Indonesia untuk jemaah haji
- Pemanfaatan area komersial di Saudi untuk mendukung kebutuhan jemaah sekaligus mempromosikan produk nasional
- Pemenuhan pengiriman beras dan komoditas lain ke Saudi
Turut hadir, Sekretaris Jenderal Teguh Dwi Nugroho, Inspektur Jenderal Dendi Suryadi, Direktur Jenderal Pelayanan Haji Ian Heriyawan, Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Harun Al Rasyid, Staf Khusus dan Tenaga Ahli, serta jajaran pejabat di Kementerian Haji dan Umrah RI.***
