Jakarta, Info Publikasi - Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah terus melakukan penguatan efektivitas kebijakan transformasi digital di daerah. Sebagai tindaklanjut pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025 pada 28 November 2025 dan amanat Kepmenko Perekonomian Nomor 402 Tahun 2025, dilaksanakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) dengan tema Sinergi Penguatan Digitalisasi Keuangan Daerah melalui Optimalisasi Belanja dan Peningkatan Layanan Publik, Senin (1/12).
Dukungan kebijakan P2DD mendorong perkembangan ekosistem digital secara signifikan, dimana hingga Semester-I 2025 terdapat 501 Pemerintah Daerah atau 91,8% telah memiliki ekosistem yang memadai, baik regulasi, kanal, kesiapan dan ketersediaan sistem, serta dukungan Bank Pembangunan Daerah. Sebagaimana Arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Satgas P2DD memetakan beberapa rencana strategis kedepan.
“Elektronifikasi terutama di sektor infrastruktur IT perbankan menjadi peluang peningkatan pelayananan masyarakat,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan selaku Ketua Pelaksana Satgas P2DD pada kesempatan tersebut.
Rakorpusda dilaksanakan dengan mengelaborasi arahan Rakornas P2DD 2025 diantaranya peningkatan local tax ratio melalui berbagai upaya optimalisasi pendapatan seperti peningkatan literasi, insentif dan kualitas layanan publik serta perbaikan basis data tanpa meningkatkan beban masyarakat, percepatan realisasi dan peningkatan ketepatan belanja APBD, penguatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), pengarusutamaan kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD), serta penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Elaborasi juga dilakukan melalui best practice kebijakan P2DD berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satgas P2DD termasuk dari hasil championships P2DD 2025, serta inovasi yang dapat diaplikasi Pemda dalam memperkuat ekosistem digital dan mengefektifkan kebijakan P2DD.
Kedepan, Sinergi Satgas P2DD dan TP2DD terus dilakukan dalam hal mendorong efektivitas kebijakan untuk mendukung percepatan kemandirian dan target pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan dan perluasan kanal digital dan perluasan layanan sinyal, penguatan BPD, utamanya dalam hal ketersediaan dan keamanan produk layanan, sinergi dengan sistem pengelolaan keuangan pusat dan daerah, mendorong peningkatan local tax ratio, optimalisasi peran lembaga keuangan untuk mendorong digitalisasi sektor-sektor yang menyentuh aktivitas ekonomi masyarakat, penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah di tingkat pusat maupun daerah dalam hal keandalan, interoperabilitas, integrasi, dan keamanan sistem, serta sinergi pemanfaatan basis data, baik pusat maupun daerah dan/atau antar instansi, salah satunya sinergi pemanfaatan dan pengkinian data PKB dan PBB.
Dalam agenda tersebut juga diumumkan Championship TP2DD 2025 Terbaik, Program Unggulan Terbaik kategori umum dan masing-masing tematik (Ketersediaan Layanan Sinyal/Jaringan, Peningkatan Layanan Pajak Kendaraan Bermotor, Layanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Layanan Sistem Pembayaran), BPD Terbaik dalam mendukung kebijakan P2DD, dan rookie of the year. Pemenang pada Championships TP2DD 2025 akan direkomendasikan untuk mendapatkan tambahan Insentif Fiskal pada tahun 2026 mendatang.
Turut hadir sebagai dalam Rakorpusda tersebut diantaranya yakni Direktur Eksekutif Departemen Regional Bank Indonesia, Pimpinan dan Pejabat K/L Anggota Satgas P2DD, serta Pimpinan dan Pejabat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.***
