Jakarta, Info Publikasi - Dalam upaya memperkuat efektivitas implementasi kebijakan ekonomi nasional, Pemerintah menekankan pentingnya sinkronisasi komunikasi publik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Keselarasan pesan dan narasi kebijakan di seluruh tingkatan menjadi kunci agar arah kebijakan ekonomi dapat dipahami dan diterjemahkan dengan tepat, serta dijalankan secara konsisten.
“Pertumbuhan ekonomi daerah memegang peranan penting dalam mendukung secara spasial pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berbagai program seperti stimulus ekonomi dan program magang, dapat kita kolaborasikan dari berbagai sisi, baik substansi maupun komunikasinya, untuk menjaga optimisme dan memperkuat sinergi komunikasi dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 ini,” ujar Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah selaku Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, dalam Forum Diskusi Sinkronisasi Komunikasi Publik Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Daerah di Jakarta, Kamis (6/11).
Forum tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas fungsi dan lintas tingkat pemerintahan agar strategi komunikasi kebijakan ekonomi nasional tersampaikan secara konsisten dan akurat. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mendorong terbentuknya mekanisme komunikasi dua arah antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga aspirasi dan masukan dari daerah dapat menjadi bahan perumusan kebijakan berikutnya.
Selain itu, forum ini juga menjadi wadah berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan pesan kebijakan di tengah tantangan disinformasi dan dinamika opini publik di era digital. Melalui kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah, diharapkan mampu menjadikan komunikasi publik sebagai jembatan efektif antara kebijakan ekonomi nasional dan pelaksanaannya di tingkat daerah.
Pada sesi paparan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menyoroti tantangan disrupsi digital dan perubahan lanskap komunikasi yang membawa peluang sekaligus risiko baru. Kemajuan teknologi dan kehadiran berbagai platform media, baik media tradisional maupun digital memerlukan strategi komunikasi pemerintah yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berbasis data. Disinformasi, polarisasi opini publik, serta menurunnya kepercayaan masyarakat menjadi tantangan yang perlu direspons dengan pendekatan komunikasi yang cerdas dan empatik.
Dalam kesempatan tersebut, Kadis Budi menekankan pentingnya membangun kemitraan strategis dengan media arus utama melalui media briefing rutin, serta memperluas jangkauan pesan publik melalui kolaborasi dengan influencer dan content creator yang memiliki kedekatan dengan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan untuk menganalisis sentimen publik secara real-time serta memberikan respons cepat terhadap isu yang berkembang.
Sebagai penutup, Sahli Haryo menegaskan bahwa sinkronisasi komunikasi publik bukan hanya tentang penyampaian informasi, tetapi juga membangun kepercayaan dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan ekonomi nasional. Dengan kolaborasi yang erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, diharapkan implementasi kebijakan ekonomi dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Turut hadir dalam forum tersebut diantaranya yakni Kepala Bidang Infrastruktur Digital Diskominfotik DKI Jakarta Koharuddin, Kepala Bidang Informasi Publik Diskominfotik DKI Jakarta Syali Gestanon, Kepala Unit Pelaksana Jakarta Smart City Ponirin Priadi Limbong, serta para pejabat dan pegawai Biro KLIP Kemenko Perekonomian.***
