Jakarta, Info Publikasi - Kepala Pusat Bimbingan Dan Pendidikan Khonghucu, Nurudin menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat kehadiran dan peran pendidikan agama Khonghucu melalui berbagai kebijakan afirmatif yang berlandaskan pada jaminan konstitusional atas kebebasan beragama.
“Negara hadir untuk memastikan umat Khonghucu memperoleh layanan pendidikan dan keagamaan yang setara dengan umat beragama lainnya. Ini adalah amanat konstitusi dan bentuk nyata dari moderasi beragama,” tegas Nurudin dalam Dialog Media bertema “Kemenag dan Kesejahteraan Guru Agama” di Alia Boutique Hotel, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Menurut data Pusbimdik Khonghucu, saat ini terdapat 170 guru agama Khonghucu dan 170 penyuluh agama Khonghucu yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia. Namun, berbeda dengan agama lain, hingga kini belum ada guru agama Khonghucu yang berstatus ASN maupun PPPK. Hal ini disebabkan karena lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan tenaga pendidik agama Khonghucu masih sangat terbatas.
“Sekolah tinggi yang meluluskan sarjana pendidikan agama Khonghucu baru berdiri dua tahun terakhir, dan masih bersifat swasta. Karena itu, pembinaan dan pengembangan SDM menjadi fokus kami,” jelas Nurudin.
Untuk mengatasi kendala status kepegawaian, Pusbimdik Khonghucu bersama Sekretariat Jenderal Kemenag telah menyiapkan mekanisme alih daya sebagai langkah afirmatif bagi para guru dan penyuluh non-ASN pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang melarang pengangkatan tenaga honorer.
“Skema alih daya ini menjadi solusi agar para guru dan penyuluh agama Khonghucu tetap mendapat kejelasan status dan hak-haknya, tanpa harus menabrak regulasi tentang ASN,” ujar Nurudin.
Ia menambahkan bahwa proses penetapan kebijakan tersebut sudah memasuki tahap finalisasi, melibatkan Inspektorat Jenderal, Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Biro SDM, dan Biro Keuangan Kemenag.
Pada tahun 2025, Pusbimdik Khonghucu juga telah mengikutsertakan 15 guru agama Khonghucu dalam Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Batch IV Kemenag.
“Ini adalah langkah awal agar guru agama Khonghucu juga memiliki sertifikasi profesi yang setara dengan guru agama lainnya,” ujar Nurudin.
Selain itu, Kemenag juga tengah menyusun Indeks Layanan Keagamaan Khonghucu, sebagai instrumen untuk memetakan dan memperkuat kualitas layanan keagamaan, baik di bidang pendidikan maupun bimbingan umat.
Nurudin juga menyampaikan kabar bahwa Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri (SETIAKIN) di Bangka Tengah akan segera diresmikan oleh Menteri Agama pada November 2025. Dengan berdirinya SETIAKIN, pemerintah berharap dapat memperkuat ekosistem pendidikan agama Khonghucu secara berkelanjutan, sekaligus menyiapkan generasi pendidik yang profesional dan berintegritas.
“SETIAKIN akan menjadi perguruan tinggi agama Khonghucu negeri pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Ini simbol kehadiran negara dalam pelayanan pendidikan bagi umat Khonghucu,” ungkapnya.
Menutup paparannya, Nurudin menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pelayanan pendidikan antaragama. Semua umat beragama memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai keyakinannya.
“Pemerintah menjamin layanan pendidikan bagi seluruh umat, termasuk umat Khonghucu. Kami pastikan hak-hak guru dan penyuluh agama Khonghucu akan terus diperjuangkan melalui kebijakan yang berkeadilan dan inklusif,” tegasnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Stafsus Menag Ismail Chawidu; Dirjen Bimas Hindu, I Nengah Duija; Dirjen Bimas Buddha, Supriyadi; Direktur Pendidikan Kristen, Suwarsono; Direktur Pendidikan Katolik, Albertus Triyatmojo; Kepala Biro hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Thobib Al-Asyhat; dan juga jajaran awak media lokal dan nasional.***
