Jakarta, Info Publikasi - Pemerintah terus berupaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan. Upaya menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak hanya bergantung pada kebijakan makro, tetapi juga pada kemampuan seluruh masyarakat untuk mengakses layanan keuangan secara merata.
“Inklusi keuangan merupakan salah satu indikator kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan telah menjadi bagian integral dalam RPJMN dan RPJPN 2025–2045, serta RPJPD Kabupaten/Kota 2025–2045 sebagai salah satu indikator utama pembangunan. Peningkatan inklusi dan literasi keuangan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mencerminkan capaian positif salah satu Asta Cita Presiden,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas TPAKD 2025 yang mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Inklusi Keuangan Daerah” di Jakarta, Jumat (10/10).
Melalui sinergi antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di daerah, Pemerintah berkomitmen memastikan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh manfaat nyata dari kebijakan keuangan yang inklusif dan berkeadilan.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,74%, menandakan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 66,64%, sehingga masih terdapat kesenjangan sebesar 26,1 poin persentase yang perlu dijembatani melalui penguatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
Sejalan dengan itu, berbagai program telah dilaksanakan untuk memperluas akses keuangan, baik melalui pendekatan konvensional maupun syariah. Salah satu capaian penting adalah Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang telah mencapai 58,32 juta rekening atau 87,75% dari total pelajar di Indonesia. Pemerintah menargetkan 98% pelajar Indonesia dapat memiliki rekening pada tahun 2027.
Selain itu, program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) juga menunjukkan hasil menggembirakan dengan total penyaluran mencapai Rp46,71 triliun (K/PMR) dan Rp3,71 triliun (K/PSP) kepada 1,8 juta debitur. Keberhasilan program ini diharapkan dapat diperluas untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan mendukung pengentasan kemiskinan.
Menutup sambutan, Menko Airlangga mendorong agar TPAKD di seluruh daerah berperan aktif dalam menyukseskan berbagai agenda prioritas nasional di daerah seperti Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, perluasan energi bersih melalui PLTS Desa, dan kedaulatan pangan melalui Program PINTAR (Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat).
“Saya mengapresiasi atas telah selesai terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Saya berharap TPAKD seluruh Indonesia dapat turut serta menjadi kontributor nyata dalam memperjuangkan transformasi struktural secara menyeluruh untuk Indonesia Emas 2045,” pungkas Menko Airlangga Hartarto.
Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya yakni Menteri Pariwisata, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Koperasi, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, jajaran anggota Komisi XI DPR RI, perwakilan Kementerian/Lembaga anggota DNKI, serta sejumlah Kepala Daerah.***
