Malaysia, Info Publikasi - NASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) merupakan inisiatif strategis untuk menciptakan kerangka regulasi bersama, termasuk menyelaraskan kebijakan terkait ekonomi digital, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ASEAN. Inisiatif DEFA menjadi salah satu agenda penting yang dibahas dalam Pertemuan High Level Task Force on ASEAN Economic Integration (HLTF-EI) ke-48 yang digelar oleh Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025 pada 4-5 Agustus 2025 lalu di Sultan Ahmad Shah International Convention Center (SASICC), Kuantan, Pahang, Malaysia.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi, selaku Ketua Delegasi RI (HLTF-EI Lead Indonesia), menegaskan bahwa DEFA dapat menjadi terobosan bagi ASEAN dalam merespon tantangan global, dan penyelesaian DEFA akan menjadi penanda kesiapan kawasan dalam menyambut era kolaborasi ekonomi digital yang terbuka untuk semua pihak. Inisiatif ini bukan sekadar dokumen, melainkan fondasi masa depan ASEAN sebagai kawasan terbuka dan adaptif terhadap transformasi digital.
“Perlu kita sadari bersama, saat ini dinamika kecerdasan buatan dan mobilitas data berkembang sangat cepat, ASEAN harus fleksibel dan memiliki semangat yang sama dalam pelaksanaan negosiasi guna mempercepat penyelesaian perundingan DEFA tahun ini. Hal ini sangat esensial agar ASEAN dapat memanfaatkan peluang ekonomi digital yang sedang meningkat secara global, dan dunia saat ini memandang ASEAN,” ungkap Deputi Edi.
Sebagai sebuah insiatif, perkembangan negosiasi DEFA dan kesepakatan untuk menyelesaikannya secara substantif pada tahun ini dibahas secara khusus dalam HLTF-EI kali ini. Hingga saat ini, proses perundingan DEFA telah menunjukkan kemajuan signifikan, dengan penyelesaian sebesar 55% dari total paragraf substantif.
“Adapun penyelesaian secara substansial akan mempertimbangkan indikator nominal dan substantif yang setidaknya mencapai 70% dari total paragraf. Paragraf-paragraf tersebut meliputi isu penting seperti Transaksi Elektronik, Artificial Intelligence (AI), Kerja Sama Keamanan Siber, hingga Pengembangan Talenta Digital,” jelas Deputi Edi.
Pasca peluncuran negosiasi DEFA pada Keketuaan Indonesia tahun 2023 sebagai tindak lanjut dari Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR), Indonesia kembali menegaskan komitmen untuk bersama menunjukkan fleksibilitas tinggi agar target penyelesaian tahun ini dapat tercapai. Tercapainya target penyelesaian DEFA juga akan berkontribusi dalam menyukseskan salah satu Priority Economic Deliverables (PED) Malaysia.
Peningkatan usaha dan fleksibilitas negara anggota dan badan sektoral ASEAN dalam perundingan DEFA disepakati sebagai salah satu rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada para Menteri Ekonomi ASEAN, sehingga DEFA dapat diselesaikan secara substansial pada tahun ini sesuai dengan target.
“Terlebih lagi, Indonesia menegaskan bahwa penyelesaian penuh negosiasi dan penandatanganan DEFA dapat dilakukan tahun depan pada saat Filipina memegang Keketuaan ASEAN 2026,” tutur Deputi Edi.
Sebagai sebuah forum dialog strategis tingkat tinggi antarnegara anggota ASEAN, HLTF-EI mengidentifikasi peluang sekaligus merumuskan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dituangkan dalam sebuah rekomendasi ke Menteri Ekonomi ASEAN. HLTF-EI ke-48 tahun ini membahas tantangan-tantangan, dinamika ketidakpastian ekonomi global, kebijakan tarif Amerika Serikat, isu-isu terkait hambatan perdagangan dan investasi, hingga perkembangan ekonomi digital yang turut berpengaruh terhadap pembentukan lanskap regional.
Dalam konteks ini, Visi ASEAN Pasca 2025, termasuk penyusunan ASEAN Economic Community (AEC) Strategic Plan 2026-2030 dan dokumen terkait lainnya, menjadi salah satu instrumen penting guna menavigasi kompleksitas tantangan dan peluang dalam mencapai integrasi ekonomi yang lebih dalam di kawasan Asia Tenggara.
Pertemuan diakhiri dengan penyerahan mandat keketuaan HLTF-EI secara simbolis kepada Filipina sebagai momen penting dalam estafet kepemimpinan ASEAN. Selaku Ketua ASEAN pada 2026, Filipina menetapkan beberapa isu prioritas dalam masa keketuaannya, seperti penguatan konektivitas perdagangan dan investasi, pengembangan ekonomi digital, pengembangan inovasi dan ekonomi kreatif, pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta penguatan UMKM.
Pertemuan HLTF-EI ke-48 dihadiri delegasi dari seluruh Negara Anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, dan Timor Leste. Turut hadir sebagai Delegasi RI pada pertemuan HLTF-EI ke-48 yakni perwakilan dari Asdep Kerja Sama Ekonomi Regional Kemenko Perekonomian dan Konsulat Jenderal RI Johor Bahru.***
