Bandung, Info Publikasi - Pemerintah terus mendorong penguatan akses pembiayaan produktif di sektor pertanian dan industri pengolahan, khususnya yang bersifat padat karya, karena keduanya merupakan sektor penopang utama perekonomian sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar.
Namun, sektor pertanian masih menghadapi tantangan berupa produktivitas yang stagnan, investasi yang minim, dan rendahnya regenerasi petani yang dapat mengganggu ketahanan pangan. Sementara itu, industri padat karya, khususnya makanan minuman, tekstil, garmen, alas kaki, hingga furnitur, tengah tertekan oleh persaingan global dan penurunan permintaan ekspor.
“Pemerintah meresponnya dengan meluncurkan dua skema prioritas yakni Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) untuk memperkuat mekanisasi dan produktivitas pertanian, serta Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk menopang modal kerja, menjaga daya saing industri, dan mempertahankan lapangan kerja di daerah,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Alsintan dan Kredit Industri Padat Karya, di Bandung, Rabu (20/08).
Acara FGD tersebut dilaksanakan guna mengoptimalkan penyaluran kredit usaha alsintan, yang sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenko Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian. Selain itu, FGD juga bertujuan untuk mensosialisasikan Permenko Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya.
Kredit Alsintan dan KIPK merupakan dua skema pembiayaan yang dikoordinasikan pelaksanaannya oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM. Selain itu, komite juga mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai skema pembiayaan untuk sektor produktif, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR untuk Tebu Rakyat, dan Kredit Program Perumahan.
Penyaluran Kredit Alsintan pada posisi 19 Agustus 2025 mencapai Rp30,73 miliar dan telah disalurkan kepada 43 debitur dengan penyaluran didominasi oleh Bank Sulselbar sebesar Rp17,85 miliar.
“Beberapa strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan penyaluran Kredit Alsintan antara lain menyesuaikan kebijakan Kredit Alsintan berdasarkan potensi daerah, menyediakan edukasi dan literasi keuangan terkait Kredit Alsintan pemanfaatan teknologi digital, penguatan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan lembaga keuangan penyalur, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan pelaksanaan penyaluran Kredit Alsintan,” ungkap Deputi Ferry.
Implementasi Kredit Alsintan diharapkan dapat memperkuat mekanisasi pertanian, meningkatkan efisiensi produksi, dan mendukung upaya swasembada pangan. Sementara itu, KIPK diharapkan dapat mendukung penyediaan akses modal kerja dan investasi, memperkuat daya saing industri, menjaga keberlangsungan usaha, serta menciptakan lapangan kerja baru.
Pada 14 Agustus 2025 telah ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kriteria Penerima Kredit Industri Padat Karya. Salah satu pengaturan pada Permenperin tersebut yaitu penerima KIPK merupakan individu atau badan usaha yang bergerak di industri padat karya. Adapun sektor industri padat karya dimaksud antara lain industri makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit, barang dari kulit, dan alas kaki, furnitur, dan/atau mainan anak.
Program KIPK disalurkan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dalam upaya revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas. Adapun debitur KIPK bisa meminjam plafon di atas Rp500 juta hingga Rp10 miliar untuk satu kali pinjaman dengan suku bunga yang ditanggung penerima KIPK sebesar selisih dari biaya bunga/marjin Penyalur KIPK dikurangi dengan subsidi bunga Pemerintah sebesar 5%.
Provinsi Jawa Barat sendiri merupakan salah satu kontributor utama perekonomian nasional. Pada triwulan kedua 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai 5,23% dan ini lebih tinggi dari capaian nasional yang sebesar 5,12%. Jawa Barat menjadi pusat industri manufaktur nasional yang didominasi oleh sektor makanan-minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit-alas kaki, hingga mebel, dan hal itu sejalan dengan penyerapan tenaga kerja di sektor padat karya di sana yang mencapai jutaan orang.
Berdasarkan wilayah, Provinsi Jawa Barat konsisten menempati posisi tiga besar penyaluran KUR tertinggi. Realisasi penyaluran KUR tahun 2025 sampai dengan 11 Agustus 2025 mencapai Rp16,89 triliun. dan telah disalurkan kepada 315 ribu debitur. Adapun penyaluran KUR terbanyak di Jawa Barat disalurkan ke Kabupaten Bogor. Sementara itu, secara nasional per 11 Agustus 2025, penyaluran KUR mencapai Rp162,62 triliun (56,57% dari target 2025 sebesar Rp287,47 triliun) dan diberikan kepada 2,79 juta debitur.
FGD hari ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan "KUR The Next: Adaptive and Integrative" yang didukung oleh BRI, Jamkrindo, Askrindo, Bank Mandiri, KSP Guna Prima Dana, BPD Bali, BTN, Bank Nagari, Bank Jatim, BSI, BNI, Askrindo Syariah, Bank National Nobu, Bank Kaltimtara, Jamkrida Bali Mandara, BPD Kalimantan Barat, BPD Sumatera Utara, BPD Jawa Tengah, BCA, BPD Sulselbar, Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Jakarta, Bank Aceh, BJB, BPD DIY, BPD Sulawesi Tenggara, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Lampung, BPD Sulutgo, Bank Sinarmas, Jamkrida Jateng, BPR Indra Candra, Lembaga Penjamin Simpanan, Jamkrida Sumatera Selatan, dan Jamkrindo Syariah. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi dan merencanakan penguatan program pembiayaan Pemerintah ke depan, khususnya dalam mendukung pelaku usaha produktif.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan juga dilaksanakan kunjungan kepada calon debitur KIPK yang dilaksanakan di Kabupaten Majalaya, Provinsi Jawa Barat. Calon debitur itu bernama Aep Hendar Cahyadi yang mempunyai usaha di bidang industri konveksi kain putihan. Saat ini, Aep berpotensi memperoleh KIPK untuk pembelian mesin pencelupan senilai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.
Turut hadir dalam kegiatan ini yakni di antaranya Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Kemenko Perekonomian, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Direktur Pembiayaan Pertanian Kementerian Pertanian, Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kementerian Perindustrian, perwakilan Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan, perwakilan dari penyalur BRI, Bank Mandiri, BNI, BJB, Bank KB Bukopin, perwakilan dari penjamin PT Jamkrindo, PT Askrindo, pelaku usaha, dan perwakilan stakeholders terkait lainnya.***
