Jakarta, Info Publikasi - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat kolaborasi lintas sektor yang meliputi sejumlah kementerian/lembaga (K/L) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama empat kementerian/lembaga sebagai langkah strategis memperkuat kolaborasi dalam pengembangan sektor pariwisata yang selaras dengan agenda nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Penandatanganan Nota Kesepahaman kali ini dilakukan antara Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Badan Gizi Nasional (BGN); Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS); serta Kementerian Lingkungan Hidup (KemenLH) yang berlangsung di Kantor Kementerian Pariwisata, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
"Pariwisata adalah sektor dinamis yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Hal ini membuktikan bahwa pariwisata dapat saling bekerja sama dan mendukung dengan berbagai pihak. Pariwisata merupakan ruang untuk bersinergi, di mana kita dapat saling membantu dalam pembangunan termasuk pemenuhan gizi masyarakat, keselamatan, ekonomi rakyat, dan kelestarian alam sehingga program dapat berjalan beriringan dan mendukung agenda nasional," ujar Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana.
Kerja sama antara Kementerian Pariwisata dengan Kementerian UMKM akan berfokus pada pembangunan pariwisata berbasis ekonomi rakyat. Desa wisata akan menjadi pusat pertumbuhan UMKM dengan akses permodalan melalui KUR dan pendanaan lainnya oleh Kementerian UMKM. Selain itu, kedua Kementerian juga akan memperkuat pemasaran produk dan memfasilitasi investasi skala kecil-menengah.
"Pemasaran produk akan kita perkuat dan investasi skala kecil menengah kita fasilitasi. Kami ingin setiap wisatawan yang datang dan pulang dari desa wisata membawa cerita soal produk dan kenangan yang lahir dari tangan-tangan UMKM Indonesia," ujar Menpar Widiyanti.
Kesinambungan pengembangan pariwisata tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Untuk itu, Kementerian Pariwisata menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup guna memperkuat komitmen terhadap pariwisata berkelanjutan.
"Kolaborasi ini mencakup penyelarasan kebijakan peningkatan kapasitas SDM, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, dan pendampingan pengelolaan sampah di destinasi wisata," kata Menpar Widiyanti.
Kemenpar bersama Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu agenda nasional pemerintah. Kemenpar akan memberikan dukungan berupa pendampingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia oleh 6 Politeknik Pariwisata, serta pelibatan desa wisata dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kualitas pariwisata juga bergantung pada kesehatan masyarakatnya. Karena itu kami bangga bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mendukung program makan bergizi gratis. Bahkan sebelum MoU ini ditandatangani, kami telah berpartisipasi dalam pelatihan calon kepala dapur bagi sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Ada sekitar 1.600 yang kami bina sebagai bagian dari tata kelola makanan yang bersih dan sehat yang diselenggarakan di Politeknik Pariwisata NHI Bandung pada Juni 2025," kata Menpar Widiyanti.
Selanjutnya, demi mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan harus menjadi prioritas di setiap destinasi pariwisata, Kementerian Pariwisata juga memperkuat kerja sama dengan Basarnas sebagai upaya meningkatkan keamanan dan keselamatan wisatawan. Program kerja sama akan diwujudkan melalui pelatihan keahlian pencarian dan pertolongan, penyelenggaraan sistem komunikasi terpadu, hingga operasi penyelamatan wisatawan sebagai bentuk kesiapsiagaan.
"Bersama Basarnas, kami menguatkan kapasitas SDM pariwisata dan destinasi alam dengan pencegahan dan penanganan keadaan darurat. Dengan rasa aman, wisatawan akan kembali merekomendasikan Indonesia kepada dunia dan menjaga citra pariwisata kita," ujarnya.
Menteri Pariwisata Widiyanti menyampaikan, kolaborasi lintas sektor yang dibangun kali ini akan menjadi pijakan penting menuju pariwisata yang lebih baik dalam payung agenda nasional untuk membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
"Langkah-langkah ini membuktikan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk memastikan pariwisata Indonesia terus tumbuh. Mari kita terus jaga dan perkuat semangat bersama ini demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, lebih sejahtera dan lebih lestari," ujar Menpar Widiyanti.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi atas kerja sama ini dan meyakini banyak potensi yang bisa dikerjakan bersama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pariwisata.
"Kami sangat senang ketika Kementerian Pariwisata ternyata memiliki beberapa lembaga pendidikan yang bisa kemudian menjadi tempat belajar para kepala pada Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan para penjamah makanan. Akademi, Politeknik, dan juga lembaga-lembaga di bawah Kementerian Pariwisata sudah bisa menghasilkan produk-produk makanan yang berkualitas dan itu akan menjadi tempat pelatihan," kata Dadan.
Makan Bergizi Gratis (MBG) disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis. Saat ini BGN telah memberikan pelayanan pemenuhan gizi bagi lebih dari 15 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
"Kami sedang mengejar target untuk bisa melayani minimal 20 juta yang akan dibacakan oleh Presiden pada 15 Agustus 2025. Dan target kami sampai akhir tahun adalah 82,9 juta (penerima manfaat) yang bisa melayani ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah mulai dari PAUD sampai SMA," ujar Dadan Hindayana.
Hal senada disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang mengatakan sektor pariwisata harus menjadi salah satu pendekatan awal dalam upaya mendorong pertumbuhan UMKM.
"Kalau kita ingin mendorong proses pertumbuhan ekonomi dalam hal ini UMKM melalui sektor pariwisata, banyak sekali potensi dan peluangnya," ujar Maman.
Saat ini terdapat lebih dari 6.000 desa wisata yang terdaftar dalam platform Jejaring Desa Wisata. Jika kemudian pertumbuhan perkembangan UMKM difokuskan di daerah pariwisata, tentu akan memberikan efek ekonomi yang besar. Selain terhadap UMKM dan penyerapan tenaga kerja, efek ekonomi terhadap daerah pariwisata juga memiliki implikasi yang besar.
"Saya ingin sampaikan bahwa menjadi penting dan sangat strategis MoU antara Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata dalam mendukung upaya ataupun tugas dari Presiden kepada kita untuk menumbuhkan perekonomian sampai di angka 8 persen. Mudah-mudahan MoU ini betul-betul bisa memberikan optimalisasi kinerja bagi Kementerian Pariwisata dan juga bagi Kementerian UMKM," ujar Menteri Maman.
Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii berharap melalui MoU ini dapat semakin memperkuat kolaborasi antara Kemenpar dan Basarnas yang sudah terjalin erat.
Kemenpar bersama Basarnas dapat memperkuat bekerja sama dalam menyampaikan informasi tentang penanganan bencana hingga ke tingkat penyelenggara wisata. Bertukar informasi untuk bisa melakukan penanganan awal minimal dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
"Kami berharap bahwa dengan adanya MoU yang sudah ditandatangani ini, ke depan harapan kami tidak ada lagi korban. Karena bagi Basarnas, menyelamatkan satu nyawa merupakan investasi negara untuk menuju Indonesia Emas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa mendukung kebijakan-kebijakan nasional khususnya di tempat-tempat wisata prioritas di mana kegiatan itu melibatkan banyak personel yang juga memberikan atau memungkinkan terjadi risiko-risiko yang membahayakan dari manusia," ujar Mohammad Syafii.
Sementara itu Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono meyakini sektor pariwisata bisa menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Permasalahan sampah menjadi tantangan yang perlu diselesaikan bersama.
"Kami menyambut baik MoU ini agar ada koordinasi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program, lebih banyak lagi pertukaran informasi. Saya rasa dengan ini kita harus saling mendukung memberikan atensi satu sama lain," ujar Diaz.
Turut hadir dalam acara penandatanganan MoU, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa serta sejumlah pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pariwisata.***
